Ngaglik – Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Sinduharjo resmi dibentuk, Rabu (11/4) di Aula Balai Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Terpilih sebagai Ketua KIM Desa Sinduharjo adalah Astadi, warga Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik.

Pembentukan KIM Desa Sinduharjo ini dibarengi dengan sosialisasi KIM oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.  Di sela-sela acara, Ketua KIM Kecamatan Ngaglik, Suripto, menyampaikan bahwa sejak terbentuknya KIM Kecamatan Ngaglik 3 Oktober 2016 lalu ternyata KIM Kecamatan Ngaglik belum bisa memasyarakata KIM itu sendiri.

“Untuk itu sejak awal tahun 2017 diadakan audensi ke beberapa kepala desa di Kecamatan Ngaglik agar dibentuk KIM desa sehingga sampai saat ini telah dibentuk KIM di Desa Sardonoharjo, Sukoharjo dan kali ini Desa Sinduharjo,” tutur Suripto.

Menurut Suripto, tujuan dibentuknya KIM desa ini agar program KIM bisa diterima masyarakat sehingga potensi yang ada di desa dan dusun bisa terangkat, diketahui, dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepala Desa Sinduharjo, Sudarja, menyambut baik pembentukan KIM Desa Sinduharjo ini.

“Dengan terbentuknya KIM, bisa segera berkiprah dan eksis menginformasikan potensi-potensi yang ada di tingkat bawah, seperti rt, padukuhan, hingga desa,” tukas Sudarja. Sudarja menambahkan sebelum ada KIM, potensi-potensi yanga da di Desa Sinduharjo belum terlihat dan terinformasikan. “Semoga ke depan potensi yang jadi unggulan Desa Sinduharjo bisa terlihat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ngaglik, Bambang Etri Martejo, menyampaikan apresiasinya mengingat di Kecamatan Ngaglik sudah terbentuk 3 KIM desa. “Artinya saya mempunyai jaringan sampai tingkat dusun bahkan sampai RT dan melalui KIM inilah kegiatan masyarakat bisa didata, diolah, dan didokumentasikan yang akhirnya bisa disebarluaskan kepada masyarakat,” tutur Bambang. Menurutnya, ini menjadi kesempatan baik bagi desa-desa yang ingin maju dan berkembang, yaitu dengan membentuk KIM desa ini.

Cicilia Lusiani, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Sleman menambahkan dalam paparan sosialisasinya bahwa ada 4 bidang garapan yang harus dilakukan KIM desa antara lain mengumpulkan data potensi di desa dan dusun, mengolah hasil pendataan potensi itu menjadi bahan informasi, mendokumentasikan hasil olahan data secara rapi, dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak. (Suripto).

Selasa (3/4), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sleman menyambangi Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman guna melakukan peniliaian dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2018.

Evaluasi ini dituturkan Priyo Handoyo, Kepala Dinas PMD Sleman merupakan arahan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.

Evaluasi dimaksudkan untuk menentukan status capaian hasil perkembangan dan mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta kesejahteraan kemasyarakatan sesuai nilai–nilai Pancasila. Tak hanya itu, Priyo, menambahkan tujuan lain diadakan evaluasi ini adalah untuk memunculkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. “Peningkatan peran partisipasi di masyarakat sehingga potensi-potensi yang ada di daerah itu muncul untuk dikembangkan,” tutur Priyo di sela-sela acara.

Melibatkan 30 Perangkat Daerah, evaluasi meliputi 3 bidang. Pertama, Bidang Pemerintahan meliputi kinerja, inisiatif, dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/e-Government, pelestarian adat, dan budaya. Kedua, Bidang Kewilayahan mencakup aspek identitas, batas, inovasi, tanggap, dan siaga bencana, serta pengaturan investasi. Sementara, bidang ketiga adalah Bidang Kemasyarakatan meliputi aspek partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesehjahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

“Yang tidak kalah penting yang dievaluasi adalah tentang administrasi dan inovasi-inovasi yang ada di desa jadi pengembangan inovasi terutama untuk pelayanan publik agar lebih baik, lebih cepat, lebih bermanfaat, bagi masyarakat,” ungkap Priyo.

Untuk tahun 2018 ini, sebanyak 5 desa terpilih sebagai peserta penilaian dan evaluasi yaitu Desa Wukirsari, Desa Wukirharjo, Desa Wonokerto, Desa Sukoharjo, dan Desa Selomartani. Kelima desa yang dievaluasi ini, ke depan diharapkan Priyo dapat membentuk masyarakat desa yang lebih mandiri dan sejahtera. “Karena program ini paling tidak mengikuti program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan potensi-potensi wilayah agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tandas Priyo.

Turi – Dalam rangka hari jadi Desa Wonokerto, Turi, Sleman, Pemerintah Desa Wonokerto mengadakan kegiatan pameran potensi desa dan Alutsista TNI AD serta merti bumi, Selasa (7/11) di Komplek Kantor Desa Wonokerto.

Adapun tujuan diadakanya acara tersebut adalah untuk memberi tempat bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Desa Wonokerto untuk menjual hasil produknya. Selain itu,  diharapkan usaha-usaha kecil yang ada di dusun-dusun bisa diketahui dan dikenal oleh masyarakat banyak sehingga ke depanya UKM yang ada bisa berkembang dan maju.

Dalam acara ini, Pemerintah Desa Wonokerto juga bekerja sama dengan KODIM 0732/Sleman untuk memeriahkan acara dengan memamerkan Alutsista TNI AD.

Untuk mermeriahkan acara juga ditampilkan kesenian yang ada di Desa Wonokerto seperti hadroh, badui, kobro, sholawatan, ketoprak, dan lain sebagainya.

Acara ini berlangsung dari tanggal 4-12 November 2017. Acara dibuka dengan mujahadah dan pengajian. Sementara untuk penutupan akan digelar pentas wayang kulit. (Harman)

Sleman – Pelatihan pemberdayaan ekonomi desa menjadi penting jika melihat potensi yang ada di wilayah desa. Hal ini menjadi satu kekuatan desa untuk bisa mendongkrak perekonomian dan menyediakan lapangan kerja. Demikian pesan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat berbincang dengan masyarakat Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman Yogyakarta, Sabtu (24/9).

Menurut Eko Sandjojo, karena yang paling tahu kebutuhan desa adalah masyarakat desa sensiri, maka potensi yang ada di desa itu bisa dikembangkan sesuai keburuhan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan potensinya.

“Karena dana desa semakin besar, meningkat menjadi 46 triliun lebih. Jika dana disalurkan ditiap – tiap desa bisa mendapatkan 400 sampai 800 juta per desa, ditambah dana dari provinsi dan kabupaten. Desa bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar per desa,” ungkap Eko Sandjojo.

Melihat besaran nominal tersebut, Eko menghimbau agar dana tidak digunakan untuk infrastruktur saja melainkan diarahkan untuk pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

“Dana dipakai untuk kekmamuran masyarakat desa dan jangan dipakai buat infrastruktur saja, tetapi alangkah baiknya jika untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu dana bisa dialokasikan untuk bumdesa, simpan pinjam, penyaluran kur, atau tergantung persiapan masyarakat desa,” jelas Eko Sandjojo.

Desa perlu diadakan pelatihan seperti administrasi, pengelolaan keuangan, manajemen Bumdesa dan pelatihan lain yang mensupport pengembangan perekonomian desa, tambahnya.

Selain itu Menurutnya banyak yang bisa dikembangkan di Desa Umbulharjo selain wisata. Untuk pengembangan Bumdesa, terlihat dengan adanya potensi besar bisa dimanfaatkan, antara lain pengelolaan umbul, ternak, pemanfaatan sampah dan jasa.