Guna mengawal tahapan Pemilu serentak 2019 yang semakin dekat, Panwascam se-Kabupaten Sleman membutuhkan keberadaan pengawas di tingkat desa atau Panwaslu desa. Kebutuhan Panwaslu desa ini untuk mengawal pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Presiden-Wakil Presiden yang akan diselenggarakan secara serentak di Indonesia pada 17 April 2019. Adapun pendaftaran Panwaslu desa se-Kabupaten Sleman dibuka secara resmi pada tanggal 19 sd 24 Maret 2018. 

Hari ini, Senin (17/3) adalah hari terakhir pengumuman pendaftaran Panwaslu desa di 86 desa di Kabupaten Sleman.

“Pengumuman sudah tersebar di papan pengumuman strategis di kantor desa/kelurahan bahkan sudah memviral di media sosial,” kata Vici Herawati, Kordinator Divisi SDM dan Organisasi Panwalu Kabupaten Sleman.

Vici menambahkan bahwa keberadaan Panwaslu desa ini sangat penting dan akan menjadi ujung tombak pengawasan sekaligus penentu kualitas pemilu di tingkat desa. Dengan pentingnya hal tersebut, Vici mengharapkan masyarakat untuk berpartsisipasi aktif menjadi pendaftar dan bisa bergabung dengan lembaga kepengawasan pemilu di tingkat desa. “Semakin banyak pendaftar tentunya semakin banyak pilihan dan mereka yang beintegritas yang akan dipilih,” tuturnya.

Karim Mustofa, Koordinator Divisi Hubungan antar Lembaga Panwaskab Sleman mengatakan jumlah Panwaslu desa ini terdiri dari satu orang di tiap desa atau kelurahan. Namun begitu, Panwaslu desa saat Pemilu 2019 tetap bisa maksimal karena akan dibantu oleh Pengawas TPS. ”Proses seleksi Panwaslu desa akan digelar secara transparan dan profesional oleh Panwas kecamatan,” imbuh Karim.

Waktu pengumuman dibukanya pendaftaran seleksi Panwaslu desa mulai 14-17 Maret 2018 dilanjutkan pendaftaran dan penerimaan berkas 19-24 Maret. Untuk pengumuman hasil penelitian berkas administrasi tanggal 31 Maret 2018. Adapun mereka yang lolos seleksi administrasi akan diikutkan pada seleksi wawancara pada 4 April 2018 dan hasilnya akan diumumkan 5 April 2018. Mereka yang lolos sebagai calon Paswaslu desa akan dilakukan pelantikan pada 7 April 2018 mendatang. (Kareem Mustofa/Panitia Panwaslu Kabupaten Sleman)

Sleman – Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Balai Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Sleman, Senin (4/5). Ikut mendampingi Presiden, Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.

Ikut menyambut kedatangan Presiden yakni Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI dan pejabat lainnya. Di Kabupaten Sleman, menurut Puan Maharani total  yang diberikan ada penerima KKS, siswa penerima KIP dan penerima KIS.

Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi memanggil dan membagikan langsung kepada penerima dan berdialog dengan anak-anak penerima Kartu Pintar dan berpesan untuk meningkatkan jam belajar karena sewaktu ditanya anak-anak menjawab belajar dari pukul WIB sampai dengan pukul WIB ada yang sampai jam WIB.

Untuk dapat menjadi pintar Jokowi meminta pelajar mengingkatkan jam belajar dari habis Magrib sampai pukul WIB. Tetapi tidak mesti harus jam itu belajar bisa diselingi dengan kegiatan lain agar tidak spaneng. Habis sekolah juga harus dimanfaatkan untuk mengerjakan PR dan malamnya baru belajar.

Untuk siswa penerima KIP mendapatkan Rp 450 ribu per tahun untuk siswa SD, Rp 750 ribu per tahun untuk jenjang SMP dan Rp 1 juta bagi siswa SMA/SMK. Sedangkan masyarakat penerima KKS mendapatkan Rp 600 ribu untuk tiga bulan. Sementara KIS disesuaikan dengan iuran masing-masing masyarakat.

Jokowi juga berpesan kepada masyarakat agar ikut bersama-sama dengan pemerintah mensukseskan sejumlah program tersebut. Jika masyarakat mendapati ada RS yang memberikan pelayanan kurang bagus, untuk segera melaporkan. Bisa ke instansi setempat atau langsung ke Menkes.

Jika tidak juga ada perubahan, masyarakat bisa melaporkan langsung ke presiden. Karena selama ini masih ada pelayanan RS yang belum baik. Termasuk masih ada RS swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS. Sehingga harapannya jangan sampai warga yang datang berobat di tolak oleh Rumah Sakit dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan.

Jokowi berpesan untuk memanfaatkan kartu ini sebaik-baiknya. Jika memang cuma pusing, batuk atau flu, ya jangan langsung ke RS. Tapi bisa ke Puskesmas dulu. Kalau memang flunya mengarah ke paru-paru baru periksa ke RS.

Kepada RS swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS akan memaksa dan bila tidak mau menerima pasien pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jokowi mengancam akan mencabut izin Rumah Sakit (RS) swasta. Sedangkan untuk RS pemerintah sudah semuanya bekerjasama dengan BPJS.

“Kami akui masih ada RS swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS. Namun mereka akan kami paksa. Kalau tetap tidak mau juga, saya akan menghubungi gubernur setempat agar mencabut izin RS tersebut,” tegasnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, presiden juga membagi-bagikan kaos dan buku kepada masyarakat yang berjajar di pinggir jalan.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI menerima tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha dari Presiden RI. Tanda kehormatan diserahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono bertepatan dengan peringatan hari otonomi daerah ke XVIII 2014 di Istana Negara, Jumat (25/4).

Tanda kehormatan ini diterima Bupati Sleman atas prestasinya selama tiga tahun berturut-turut menjadi yang terbaik di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada malam harinya (Jumat malam) juga diadakan malam apresiasi kinerja pemerintahan daerah serta ramah tamah dengan Wakil Presiden RI Boediono di Hotel Sahid Raya Jakarta.

Usai menerima penghargaan, Sri Purnomo mengatakan bahwa penghargaan dari Presiden ini menunjukkan bukti kesungguhan dalam bekerja secara profesional dan terukur aparat birokrasi/SKPD Pemkab Sleman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sri Purnomo juga menyatakan penghargaan ini juga sebag)ai kado istimewa Hari Jadi Sleman ke-98 tahun 2014 ini.

Ada tiga Kabupaten yang menerima penghargaan sama yakni Kabupaten Sleman, Pacitan dan Jombang. Untuk kota diterima Kota Jogja, Cimahi, Tangerang dan Depok.

“Penghargaan ini memberikan semangat kepada jajaran SKPD untuk terus meningkatkan pelayanan bagi kesejahteraan seluruh  masyarakat Sleman. Penilaian dan pemberian penghargaan ini baru pertama dilaksanakan sejak era reformasi,” tutur Sri Purnomo.