Sleman – Menjelang musim penghujan yang diperkirakan jatuh di bulan November dan didahului musim pancaroba di bulan Oktober ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi-potensi bencana yang muncul akibat cuaca ekstrim. Termasuk mewaspadai potensi tanah longsor yang menghantui beberapa wilayah di Kabupaten Sleman, terutama di kawasan Kecamatan Prambanan.

Himbauan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Jogja, Tony Agus Wijaya, Kamis (15/10). Tony mengatakan bahwa Kecamatan Prambanan merupakan kawasan rawan tanah longsor lantaran sebagian wilayahnya berupa pegunungan dan dilanda kekeringan dalam waktu cukup panjang.

“Karena kekeringan yang lama, sebagian besar tanah di Kecamatan Prambanan menjadi kering dan retak-retak. Retak-retak itu lah yang rawan longsor bila langsung diguyur hujan dengan intensitas tinggi walaupun dalam waktu yang singkat seperti yang biasa terjadi di musim pancaroba,” kata Tony.

Sementara itu untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman sudah memasang alat sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) di beberapa titik di Kecamatan Prambanan. EWS tersebut dipasang di Desa Gayamharjo, Sambiharjo, serta yang paling banyak di Desa Wukirharjo.

“Lewat alat itu kita bisa segera mengetahui intensitas hujan dan pergerakan tanah, sehingga bila ada ancaman masyarakat sekitar akan segera kita beritahukan. Selain itu di Desa Gayamharjo sudah kita bentuk sebagai desa tangguh bencana dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan-pelatihan menghadapi bencana,” jelas Kepala BPBD Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito SH.

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman akan memantau tebing Sungai Opak terutama di Dudun Bokesan, Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Sleman karena ada titik yang rawan longsor.

“Daerah Sindumartani memang ada permukiman yang pernah direlokasi karena ada potensi bencana banjir lahar dingin maupun tebing longsor. Namun apakah kondisi saat ini masih rawan atau tidak, akan kami lakukan pemantauan,” kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Sleman, Heru Saptono, kemarin.

Menurut Heru, wilayah Bokesan, Sindumartani, secara pasti apakah ada pemukiman di tepi sungai yang rawan longsor atau tidak, memang belum diketahuinya.

“Setelah erupsi Merapi 2010, ada relokasi permukiman di sana. Apakah yang rawan longsor itu di tempat yang sama, rumah mereka kembali ditempati atau tidak, kami belum bisa pastikan,” katanya.

Heru menambahkan jika benar warga kembali dari relokasi maka yang bersangkutan akan diajak rembugan bagaimana baiknya nanti.

“Jika memang berpotensi rawan longsor di tebing tepi sungai, kami akan bantu mencari solusi,” tambah Heru.

Heru mengatakan, pihaknya juga siap membantu jika memang nantinya membutuhkan pemasangan “Early Warning System” (EWS) atau sistem peringatan dini, baik untuk banjir lahar dingin atau khusus longsor.

“Kalau EWS khusus longsor memang belum ada yang kami pasang di tepi sungai berhulu Merapi. Selama ini untuk banjir lahar dingin saja,” tutur Heru.

EWS tersebut lanjutnya tersebar di beberapa titik Daerah Aliran Sungai (DAS) berhulu Merapi seperti di Sungai Gendol ada tiga titik, yaitu di Bronggang, Jambon, dan Jaranan. Kemudian, di Opak ada satu, di Kliwang. Sementara, di Sungai Boyong ada empat titik, di Turgo I dan II, Kemiri, dan Pulowatu. BPBD Sleman, ungkap Heru juga dibantu relawan pemantau sungai yang setiap saat melaporkan hasil pantauannya ketika terjadi hujan ataupun aliran di sungai.

Relawan di komunitas Forum Peduli Bumi (FPB) Ngemplak, Sleman mengaku khawatir ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayahnya. Terutama di Bokesan, Sindumartani. Karena di sana ada sekitar lima sampai sepuluh rumah yang posisi bangunannya terlalu dekat dengan tepi Sungai Opak.

Sleman – Sekitar delapan batu besar diatas tebing di wilayah Bokoharjo Kecamatan Prambanan Sleman dikhawatirkan keberadaannya karena dianggap mengancam warga yang tinggal dibawah tebing. Untuk itu pihak Desa Bokoharjo Prambanan mengharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman melakukan pemecahan batu besar yang rawan longsor di wilayah tersebut.

“Upaya mitigasi ini masih sangat diperlukan mengingat potensi longsor masih tinggi selama musim hujan terjadi,” kata Kepala Desa Bokoharjo Prambanan, Suharyono kepada wartawan, kemarin.

Menurut Suharyono, ada sekitar 15 kepala keluarga di Dusun Gunungharjo yang tinggal di bawah batu tersebut. Terhadap kondisi ini juga sudah disampaikan ketika ada pertemuan dengan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Sleman, Heru Saptono mengatakan, pihaknya memang sudah berencana melakukan pemecahan batu di Bokoharjo. Sebagai tahap awal, BPBD Sleman telah memasang dua Early Warning System (EWS) longsor di Dusun Gunungharjo pada pertengahan Januari 2015 lalu.

Namun, pelaksanaan pemecahan batu direncanakan baru dimulai pada Maret mendatang. Pada bulan itu diperkirakan sudah lewat musim hujan. Diperkirakan tidak memungkinkan kalau pemecahan batunya dilakukan sekarang atau dalam waktu dekat.

“Kita juga tidak berani karena kondisi medannya licin dan berbahaya,” kata Heru.

BPBD Sleman saat ini lanjutnya masih fokus pada pemetaan titik rawan longsor. Termasuk juga mengetahui di mana saja posisi batu besar yang rawan longsor dan mengancam warga. Tidak hanya di Bokoharjo saja, tapi juga seluruh Prambanan. Titik rawan longsor tipe landslide juga dipetakan.

Menurut Heru, BPBD Sleman juga berencana menyiapkan stasiun penakar hujan. Nantinya akan ada alat untuk memantau pergerakan tanah. Data hasil pantauan tersebut bisa jadi informasi awal untuk mengantisipasi longsor.

Terkait pengajuan 75 EWS ke BPBD DIY, Heru mengaku masih menunggu keputusan soal berapa yang akan disetujui. Jika semuanya disetujui, setidaknya akan ada 50 EWS yang diprioritaskan dipasang di wilayah Prambanan. Selain Bokoharjo, akan dipasang juga di wilayah Desa Wukirharjo dan Gayamharjo Prambanan.