Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman memiliki program membina para relawan di wilayah Sleman  melalui kompetisi antar komunitas untuk mengasah keterampilan dan kekompakan dalam penanggulangan bencana.‬

‪”Pembinaan relawan penanggulangan bencana melalui ajang kompetisi antar komunitas ini dalam rangka meningkatkan keterampilan mereka,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Makwan, Minggu (14/8).‬

‪Menurut Makwan, materi kompetisi relawan tersebut meliputi pendirian tenda khusus untuk pengungsian korban bencana.‬

‪”Nanti dalam kompetisi tersebut setiap tim dari komunitas melibatkan sebanyak sepuluh orang anggota,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, pendirian tenda pengungsian yang membutuhkan kekompakan seluruh anggota tim diharapkannya bisa tertanam juga di relawan.‬

‪”Tenda pengungsian itu khusus, sehingga satu tim harus kompak dalam mendirikannya. Mendirikan satu tenda biasanya membutuhkan waktu 20 menit,” katanya.‬

‪Makwan mengatakan, selain menumbuhkan keterampilan dan kekompakan diharapkan sewaktu-waktu para relawan ini bisa membantu untuk mendukung penanganan pengungsi ketika ada suatu bencana.‬

‪”Jadi ketika dalam kondisi darurat bencana, para relawan bisa membantu dalam penanganannya,” katanya.‬

‪Makwa menambahkan, dalam pembinaan ini, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa hadiah bagi pemenang, agar mereka lebih termotivasi untuk mengikutinya.‬

‪”Beberapa hadiah tersebut seperti gergaji mesin, `handy talky` (HT), dan perlengkapan lainnya,” katanya.‬

‪Komunitas relawan yang akan mengikuti ini, mereka yang berada di wadah Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman (FKKRS). Yang saat ini ada sebanyak 48 komunitas di dalamnya.‬

‪Ketua Presidium FKKRS Daniel Supriyanto, mengatakan wadah ini selain supaya komunitas relawan bisa saling komunikasi dengan baik, juga agar memudahkan dalam upaya pembinaannya.‬

‪”Seperti yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini, agar ada keseragaman dan peningkatan kemampuan relawan juga,” katanya.

Sleman – Dalam menghadapi musim penghujan diperlukan kewaspadaan terhadap segala dampak yang mungkin ditimbulkan dari cuaca ekstrim. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melakukan persiapan menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi. Belum lama ini Pemkab Sleman melakukan apel siaga bencana dan Unit Operasional Penanggulangan Bencana serta unit pelaksana penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan desa sudah dikukuhkan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito mengatakan memang dalam menghadapi musim penghujan diperlukan kewaspadaan terhadap segala bentuk bencana dengan dampak yang mungkin ditimbulkan dari cuaca ekstrim.

“Untuk itu, dalam upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak,” kata Julisetiono di Sleman, Rabu (25/11).

Menurut Julisetiono, Pemerintah maupun swasta, seluruh jajaran keamanan, kesehatan dan pihak terkait untuk dapat merapatkan barisan, bekerjasama dalam menghadapi cuaca ekstrim.

Dikatakan Julisetiono, di Sleman terdapat 39 komunitas dan relawan yang tersebar di semua daerah. BPBD Sleman membagi relawan berdasarakan bidang kecakapan, di antaranya kesehatan, SAR, logistik, dapur umum, komunikasi dan informasi, perlindungan pengungsian dan relawan pos komando dan kaji cepat.

Pembagian ini dilakukan untuk mengoptimalkan upaya mitigasi dan penanganan bencana. Mitigasi bencana sendiri telah dilakukan secara periodik untuk pengurangan resiko bencana.

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman menghimpun komunitas relawan yang ada di wilayahnya. Hingga saat ini ada 39 komunitas yang dihimpun dengan jumlah anggota orang.

Selanjutnya, organisasi itu akan dipersatukan dalam Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman (FKKRS). “Kami sengaja himpun berbagai komunitas ini dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi, terutama saat melaksanakan tugas evakuasi korban bencana alam,” kata Kepala BPBD Sleman, Julisetiono Dwi Wasito, Minggu (4/10).

Para relawan yang sudah tergabung dalam forum ini akan mendapat beberapa fasilitas. Semisal pelatihan SAR, dan bantuan jika mengalami kecelakaan saat bertugas.

Dikatakan Julisetiono bahwa selama ini jika ada relawan yang menjadi korban ketika menjalankan tugas hanya diberi santunan seadanya. Dengan adanya FKKRS akan dialokasikan anggaran khusus. Dia menambahkan, sebenarnya ada 52 komunitas relawan yang terdata di BPBD tapi belum seluruhnya terhimpun. Meski demikian, secara bertahap semuanya akan diajak bergabung.

“Dengan adanya satu jalur komunikasi itu, diharapkan semua pihak lebih siap ketika menghadapi bencana. Selama ini, koordinasi kadang masih saling tumpah tindih,” tutur Julisetiono.

Sleman, InfoPublik – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendeklarasikan Pemuda Relawan Tanggap Bencana, yang dituangkan dalam bentuk kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Acara dipusatkan di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (18/5) lalu. Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani Menpora Roy Suryo, Ketua PMI Jusuf Kalla, Sekretaris Utama BNPB Fathul Hadi, dan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX.“Kerjasama kami lakukan dalam bentuk sinergi dengan beberapa program PMI dan BNPB. Di sini kami lebih sebagai fasilitator,” kata Menpora Roy Suryo.

Pelatihan tanggap bencana akan difokuskan pada daerah yang dinilai memiliki potensi bencana cukup besar. Di antaranya Sumatera Barat, Yogyakarta, Manado, dan Ambon. “Kami berharap MoU bisa ditindaklanjuti oleh BPBD dan PMI di masing-masing daerah,” ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Al Fitra Salam.

Sekretaris Utama BNPB Fathul Hadi menyatakan rasa optimismenya bahwa kegiatan ini bisa merekatkan benang merah antar lembaga yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Melalui forum ini, kapasitas kemampuan relawan diharapkan dapat ditingkatkan.

“Terlebih di DIY terdapat 193 organisasi masyarakat yang bergerak di bidang forum relawan. Kami sudah keluarkan sertifikasi bagi relawan, yang dimaksudkan untuk mendukung kemampuan mereka,” katanya.

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta agar upaya pelatihan ditekankan pada langkah penanggulangan bencana. Secara teori ada empat tahapan yang dipelajari, yakni cara pencegahan, masa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Wagub DIY Sri Paduka Paku Alam IX menyebut, penguatan kapasitas lokal merupakan faktor penting dalam pengurangan resiko bencana. Sebab, masyarakat sendirilah yang berpotensi menjadi korban sehingga diperlukan konsep living harmony with disaster. (hidup selaras bersama bencana).

Konsep itu hanya bisa terwujud jika warga memiliki pengetahuan tentang bencana. “Kami menyambut baik adanya MoU ini. Setinggi apa pun potensi bencana suatu daerah, jika masyarakat punya pengetahuan memadai, resikonya dapat diminimalisir,” kata Wagub.