Sleman – Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun melakukan sidak kehadiran PNS sekaligus pelayanan di beberapa kantor SKPD pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran Idul Fitri, Senin (3/7).

Pantauan ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT), serta Kantor Kecamatan Sleman.

Berdasarkan sidak yang dilakukan di keempat tempat tersebut hanya satu PNS yang tidak masuk karena sakit. “Di hari pertama ini seluruh PNS hampir semuanya masuk, hanya satu yang izin karena sakit,” ujar Sri Purnomo.

Terkait pelayanan pada hari pertama masuk kerja ini, Sri Purnomo juga menjelaskan bahwa aktivitas pelayanan sudah berjalan seperti biasa. Contohnya di Dinas Perhubungan, telah melakukan Uji KIR ke lebih dari 70 kendaraan saat pantauan dilaksanakan.

Mardiyana, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa pada hari biasa Uji KIR kendaraan rata-rata bisa mencapai 100 hingga 110 kendaraan per harinya. “Hari pertama masuk ini antusias awak kendaraan yang melakukan KIR cukup tinggi, pagi ini sudah mencapai 70 lebih kendaraan,” sebut Mardiyana.

Kantor Kecamatan Sleman menjadi tujuan akhir dari sidak yang dilakukan rombongan Bupati. Pelayanan di Kantor Kecamatan Sleman pun sudah berjalan seperti hari biasanya. Saat sidak berlangsung, tercatat 46 berkas pemohon administrasi kependudukan yang sudah masuk.

Di sela-sela sidak di Kantor Kecamatan Sleman ini, Sri Purnomo melakukan pemantauan pelayanan di Kantor Kecamatan Depok dengan memanfaatkan teknologi video call. Sri Purnomo melakukan video call langsung dengan Camat Depok dan petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Depok.

“Camat Depok melaporkan bahwa sudah ada 90 berkas pemohon administrasi kependudukan yang masuk. Aktivitas pelayanan juga sudah berjalan normal seperti biasanya seperti yang terpantau pada video call tadi,” tambah Sri Purnomo.

Tak lupa bupati menyampaikan harapannya untuk kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sleman yang tidak terkena sidak untuk dapat dapat menjalankan pelayanannya dengan baik dan lancar.

Sleman – Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI bersama Sekretaris Daerah dan Inspektor Kabupaten Sleman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT), dan RSUD Sleman dihari pertama masuk kerja pasca libur lebaran,Senin (11/7).

Berdasarkan pantauan yang dilakukan terlihat bahwa aktivitas pelayanan publik di tiga kantor tersebut sudah berjalan normal seperti hari biasa. Namun khusus
layanan kesehatan di RSUD Sleman untuk rawat inap, farmasi, radiologi, bank darah tetap dilayani termasuk untuk pelayanan IGD di RSUD tetap buka 24 jam selama libur lebaran lalu.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Sleman, Supardi SH menyampaikan bahwa Disdukcapil membuka layanan pada tanggal 4,5, dan 8 Juli pada libur cuti lebaran lalu. Menurutnya selama pelayanan masa libur lebaran dari rekap data ada 4 orang warga mengurus KTP baru, 4 orang warga mengurus surat pindah penduduk, 5 orang warga mengurus masuk penduduk, 11 orang warga melegalisir akte, dan 2 orang warga mengurus akte kelahiran.

“Pelayanan pada masa libur lebaran kami buka pada tanggal 4,5, dan 8 Juli. Meskipun tidak seramai pada hari biasanya namun tetap ada beberapa warga yang memanfaatkan pelayanan saat libur cuti lebaran,” jelas Supardi.

Dari segi tingkat kehadiran pegawai dihari pertama kerja menurut Bupati Sleman Sri Purnomo juga terpantau bagus. Seluruh PNS di Disdukcapil menurutnya tidak ada yang absen. Begitu pula PNS di RSUD Sleman yang berjumlah 386 seluruhnya masuk. Sedangkan Dari 66 PNS di Kantor BPMPT hanya satu pegawai saja yang izin tidak masuk kerja.

“Jumlah kehadiran dihari pertama masuk kerja ini sudah bagus, baik PNS maupun karyawan kontrak. Hanya satu pegawai saja dari tiga instansi yang disidak izin tidak masuk karena ada keluarganya yang meninggal,” jelas Sri Purnomo.

Sri Purnomo menambahkan bahwa akan memberikan sanksi bagi pegawai yang membolos dihari pertama kerja tersebut.

“Sanksi itu pasti ada tapi nanti kita lihat dulu pegawai yang tidak masuk alasannya karena apa,” tambah Sri Purnomo.