Sleman – Menanggapi terjadinya kebakaran hutan di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman terus menggalang koordinasi dengan berbagai pihak termasuk diantaranya adalah Forum Pengurangan Resiko Bencana Sleman.

Dalam waktu dekat ini, BPBD Sleman akan menggelar apel siaga bencana yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Pejabat Bupati, Ir Gatot Saptadi pada Sabtu, (7/11). Demikian yang disampaikan Gatot Saptadi ketika menerima audiensi dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana  di Kantor Sekretariat Daerah Sleman, Jumat (6/11).

Terkait masih ditemukannya kegiatan penambangan pasir di wilayah Gunung Merapi, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Mineral (Dinas SDAEM), Aji Wulantoro SH menjelaskan bahwa setiap laporan mengenai pelanggaran izin penambangan akan diteruskan ke Dinas SDAEM Pemda DIY yang saat ini memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran penambangan.

Berdasar UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka peran Dinas SDAEM di Kabupaten Sleman lebih berperan sebagai katalisator. Meski kewenangan penindakan pelanggaran ada di tingkat Provinsi namun Aji menegaskan bahwa setiap Dinas SDAEM Sleman tetap akan meneruskan setiap keluhan yang disampaikan.

Dalam kesempatan tersebut Mart Widarto dari Forum Pengurangan Resiko Bencana juga menanggapi sejumlah pembangunan apartemen di wilayah Sleman. Terkait hal ini Sekertaris Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Perijinan Terpadu, I Wayan Gundana menjelaskan bahwa perizinan di Sleman diatur sebagaimana legal formal yang telah ditentukan.

“Untuk itu diharapkan masyarakat juga memberikan feedback positif atas upaya pemerintah memberikan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan turut mengawasi pembangunan-pembangunan di Sleman,” tambah Gatot Saptadi.

Sleman – Untuk menandai telah terjadi erupsi Merapi Kabupaten Sleman membangun tetenget Erupsi Merapi 2010. Peletakan batu pertama pembangunan tetenger Erupsi Merapi 2010 di dusun Bakalan Argomulyo Cangkringan telah dilakukan oleh Penjabat Bupati Sleman Ir Gatot Saptadi, Rabu (4/11). 

Selain  itu juga dilakukan penyerahan tumpeng oleh Penjabat Bupati Sleman kepada Kepala Desa Argomulyo, agar dalam pelaksanaan pembangunan tetenger erupsi Merapi tersebut berjalan lancar. Gatot  pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tetenger Erupsi Merapi Tahun 2010, sebagai penanda atas musibah erupsi yang telah melanda wilayah Sleman lima tahun lalu.

“Keberadaan tetenger Erupsi Merapi 2010 ini menjadi sebuah situs yang mengingatkan kita semua akan dahsyatnya erupsi merapi yang pernah terjadi di wilayah kita ini, semoga dengan berdirinya tetenger erupsi ini dapat menjadi pengukuh semangat serta pemersatu langkah bagi semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mensiapsiagakan diri untuk mengantisipasi dampak bencana serupa yang mungkin akan terjadi dikemudian hari,” kata Gatot.

Disampaikan pula bahwa pada tahun 2010 yang lalu,  semua merasakan bagaimana dahsyatnya erupsi Gunung Merapi, yang kemudian mengakibatkan sekitar 3000 rumah tersapu awan panas, lebih dari 3000 ekor ternak mati, 398 jiwa meninggal dunia, dan lebih dari 800 orang kehilangan usahanya dan juga menyebabkan lumpuhnya perekonomian,  selain itu erupsi Merapi telah menyebabkan kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit. Kerugian akibat erupsi Merapi ditaksir mencapai Rp 5,407 trilyun lebih.

Angka kerugian dan kerusakan tersebut meliputi sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Erupsi Merapi juga telah meluluhlantakkan lebih dari 25 dusun di 5 desa kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Sebanyak KK kehilangan tempat tinggalnya, dan yang lebih parah lagi, tidak semua lahan dapat ditinggali lagi karena masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) III.

Hingga perbaikan di segala sektor di lakukan Pemerintah Kabupaten Sleman bersama masyarakat dengan dukungan berbagai pihak baik dalam segi struktural maupun non struktural sehingga Kabupaten Sleman dapat segera pulih dari dampak erupsi Merapi yang lalu.

Untuk itu Gatot menghimbau kepada seluruh masyarakat Sleman untuk terus mau  berpartisipasi dalam program kegiatan yang pemerintah canangkan dalam upaya kesiapsiagaan bencana sebagai upaya  bersama dalam mengurangi resiko bencana.

Sedangkan Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah Drs Subadriyo menyampaikan bahwa belum ada bencana yang sedahsyat letusan Gunung Merapi, karena pengungsinya mencapai 500 an ribu orang yang terjadi tahun 2010 silam.

Sementara akibat letusan tersebut material yang diluncurkan akibat letusan luar biasa banyaknya. Namun  demikian muntahan lahar tersebut jangan dipandang hanya sebagai galian C, tetapi sebagai keseimbangan  lingkungan. Kalau muntahan tersebut diambil tanpa batas, maka dikawatirkan akan timbul bencana lagi, karena tidak adanya keseimbangan alam.

Dikatakan subandrito  bahwa mengelola Merapi kedepan harus totalitas agar tidak terjadi bencana yang dahsyat lagi. Sementara itu untuk membangun tetenger erupsi Merapi 2010 di dusun Bakalan Argomulyo tersebut menelan biaya hampir Rp 150 juta, yang merupakan bantuan COV 8.

Sleman – Untuk meningkatkan peran serta masyarakat  untuk memperkuat dan mempercepat sasaran program kegiatan PKK KB Kesehatan, dilakukan pencanangan kegiatan PKK KB Kesehatan di tingkat Kabupaten Sleman. Demikian  disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman, Hj Sri Wahyuni Gatot Saptadi saat acara pencanangan  PKK KB Kesehatan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Selasa (3/11).

Menurut Sri Wahyuni untuk memotivasi pelaksanaan yang dilaksanakan berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga dasa wisma, juga diadakan 4 jenis lomba yakni untuk Pelaksana terbaik kegiatan PKK KB Kesehatan, Pelaksana terbaik Posyandu, LBS dan PHBS. Untuk Evaluasi tingkat Kabupaten akan dimulai 2 November hingga 2 Desember 2015.

Sementara oleh Assek II Bidang Pembangunan, Dra Suyamsih MPd mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas keluarga masyarakat Sleman, melalui keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan program di berbagai bidang. Dengan program yang terintegrasi dan sinergis diharapkan upaya-upaya di bidang KB, Kesehatan dan pemberdayaan perempuan dapat semakin meningkatkan capaian kesejahteraan masyarakat.

Meskipun angka kematian bayi dan kematian ibu serta derajat kesehatan masyarakat sudah cukup baik namun masih diperlukan usaha keras untuk memberikan pemahaman bahwa kaum ibu, baik yang tergabung dalam PKK maupun ibu rumah tangga lainnya memiliki peran yang cukup dominan dalam peningkatan kualitas keluarga.

Suyamsih juga menyampaikan kesadaran masyarakat Sleman dalam melaksanakan program KB juga semakin tinggi. berdasarkan pendataan bidang keluarga berencana pada tahun 2014 jumlah  jumlah  jiwa dalam setiap keluarga yaitu 3,44 jiwa. Sampai dengan tahun 2014 prevalensi KB dapat dipertahankan di atas 97%. Pada akhir tahun 2014 jumlah peserta KB aktif sebanyak peserta dengan jumlah peserta baru sebanyak peserta dan jumlah pasangan usia subur (PUS) tercatat pasangan.

Perkembangan keikutsertaan KB pria dan wanita mengalami peningkatan. Jumlah KB pria pada tahun 2014 meningkat 16,19% dibandingkan kondisi tahun 2010. Sedangkan peserta KB wanita meningkat 11,74% dari orang menjadi pada tahun 2014.

Sleman – Program asuransi untuk lahan pertanian, khususnya lahan tanam padi di Kabupaten Sleman akan segera direalisasikan oleh pemerintah. Rencana tersebut merupakan terusan program nasional yang direalisasikan tahun 2015 ini.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DPPK) Sleman, Ir Widi Sutikno MSi di Sleman, Senin (2/11). Menurut Widi, program pemerintah pusat tersebut akan direalisasikan pada November ini. Melalui asuransi tersebut, petani memiliki jaminan saat mengalami gagal panen.

“Sleman diberi jatah hektare dari total sekitar hektare lahan tanam padi. Ada kriteria tertentu lahan yang akan dimasukan dalam asuransi,” kata Widi.

Asuransi tersebut tambahnya akan diberikan melalui kelompok petani namun polish yang diberikan menyasar lahan perorangan Widi menambahkan pihaknya masih mensosialisasikan program tersebut kepada petani terkait dengan mekanisme dan pelaksanaan program.

“Saat ini masih kami sosialisasikan terkait pelaksanaan program tersebut agar petani dapat memahami pentingnya asuransi ini,” ujarnya.

Dijelaskan Widi melalui program ini petani yang mengalami gagal panen akan mendapatkan ganti rugi Rp 6 juta. Namun klaim asuransi tersebut berlaku apabila lahan yang rusak mencapai 75 persen.

Dalam pelaksanaanya, polish yang dibayarkan oleh petani sebesar 20 persen, sementara 80 persen sisanya akan dipihaki oleh pemerintah. Polish tersebut akan dibebankan kepada perorangan. Di bawah itu tidak dapat dilakukan klaim.

“Ini merupakan persyaratan yang disampaikan oleh pihak rekanan,” tutur Widi.

Asuransi tersebut diberikan dengan beberapa kriteria seperti lokasi sawah yang dekat dengan irigasi. Asuransi ini diterapkan untuk masa tanam Oktober hingga Maret. Namun realisasinya dilaksanakan pada November ini.

Sleman – Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman berkerjasama dengan masyarakat Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Sleman siap melaksanakan penanaman padi dengan sistem “corporate farming” atau penanaman padi yang lahannya tanpa galengan seluas 50 hektare.

“Sleman memang menjadi percontohan penanaman padi sistem corporate farming atau menanam padi dalam satu lahan yang luas tidak ada galengannya seluas 50 hektare. Dan untuk kegiatan ini telah mendapatkan bantuan peralatan pertanian dari Kementrian pertanian,” kata Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, Ir Widi Sutikno kepada wartawan di Pres Room Pemkab Sleman, Selasa (27/10).

Menurut Widi, secara tehnis sawah yang ada galenganya secara tehnis  mengurangi luas lahan, karena itu dengan sistem corporate farming ini luas lahan semakin banyak dan diperkirakan hasilnya juga semakin baik. Untuk sistem ini akan segera dilaksanakan untuk masa penanaman bulan Oktober sampai Maret.

“Sekarang ini kita terus melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Desa untuk merumuskan manajemen pelaksanaannya sehingga pengelolaannya nanti tidak menimbulkan masalah diantara para petani yang lahannya digunakan untuk menanam padi,” tambah Widi.

Masalah ini memang perlu manajemen dan penanganan yang baik sebab menyangkut kepemilikan lahan petani, karena itu pengelolaannya nanti akan diserahkan kepada kelompok tani di Prambanan. Untuk bantuan peralatan dari Kementrian Pertanian yang diterima berupa 3 traktor roda empat, 5 traktor tangan, 5 pompa air dan 3 alat tanam.

“Dengan peralatan tersebut pengerjaan lahannya akan lebih mudah, termasuk penanamannya. Jika di Prambanan sistem ini berhasil tidak menutup kemungkinan sistem yang sama akan dikembangkan di  daerah lain di Sleman,” tutur Widi.

Ditambahkan Widi di Sleman ini para petaninya sudah terbiasa menanam padi dengan baik, sehingga dengan areal yang luas dan dikelola dengan baik akan tetap membuat Sleman surplus padi. Dikatakan Widi pada saat ini luas pertanian di Sleman mencapai hektare dengan produktifitasnya mencapai 64,25 Kwr/hektare sehingga total produksinya ada ton gabah kering giling dan setelah dikurangi untuk konsumsi tercatat ada surplus ton beras.