Sleman — Tim Formatur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kapanewon Depok menyelenggarakan pertemuan strategis di Ruang PKK Kapanewon Depok pada Senin (12/1/2026). Pertemuan yang dimulai pukul WIB ini diikuti oleh seluruh anggota tim formatur sebagai bagian dari tahapan krusial dalam menyusun struktur kepengurusan PSM Kapanewon Depok untuk masa bakti 2026–2031. Langkah ini menjadi awal baru bagi penguatan peran relawan sosial di wilayah tersebut agar lebih terorganisir dan berdampak nyata.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang tertib dan penuh semangat pengabdian. Seluruh peserta yang hadir menyepakati pentingnya memperkuat peran PSM sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanganan berbagai masalah kesejahteraan sosial. Pembahasan utama dalam agenda ini meliputi struktur organisasi, mekanisme pembentukan kepengurusan, serta penyelarasan visi agar PSM ke depan mampu bergerak lebih responsif dan solutif terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat Kapanewon Depok yang kompleks.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kapanewon Depok, Ratna, yang memberikan arahan serta motivasi kepada tim formatur. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa PSM adalah garda terdepan dalam pelayanan sosial yang harus memiliki jiwa kerja sama lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program kesejahteraan sosial sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara relawan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pekerja Sosial Masyarakat merupakan kader sosial yang berjuang tanpa pamrih dan bekerja atas dasar panggilan hati demi kepentingan masyarakat. Saya berharap kepengurusan yang baru nantinya mampu menjalankan tanggung jawab ini dengan integritas tinggi dan menjalin kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak agar semua permasalahan sosial di wilayah kita dapat tertangani dengan baik,” ujar Ratna di hadapan anggota tim formatur.

Berdasarkan hasil musyawarah mufakat tim formatur, Tri Suhartati ditetapkan secara resmi sebagai Ketua PSM Kapanewon Depok untuk masa bakti 2026–2031. Penetapan ini disambut baik oleh seluruh anggota dengan harapan kepemimpinan baru ini dapat membawa PSM ke arah yang lebih solid dan profesional dalam menjawab tantangan sosial. Kepengurusan baru ini diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap struktur, tetapi menjadi motor penggerak perubahan positif bagi warga yang membutuhkan pendampingan sosial.

Sementara itu, Tri Suhartati selaku ketua terpilih menyampaikan komitmennya untuk segera tancap gas dalam meningkatkan kinerja organisasi. Ia menekankan bahwa dalam periode kepemimpinannya, PSM akan lebih aktif dalam mengakomodasi berbagai potensi lokal yang ada. Tri Suhartati mengajak seluruh pengurus untuk menjaga semangat gotong royong agar kontribusi PSM dapat dirasakan langsung secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan bantuan kesejahteraan sosial.

“Saya berharap ke depan PSM Kapanewon Depok dapat terus meningkatkan kinerja dan menjalin kerja sama yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, kita harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan sosial masyarakat. Kita akan bekerja secara optimal dan profesional untuk mengemban amanah besar ini demi kemajuan Kapanewon Depok,” tegas Tri Suhartati menutup pertemuan tersebut. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Majelis Ekonomi bersama Lazismu Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Berbah mendistribusikan voucher belanja BerasMu bagi warga dan jemaah Muhammadiyah Berbah. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan Pengajian Jumat Legi yang bertempat di Masjid An Nur Bercak, Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, pada Jumat (9/1/2026).

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Berbah, Achmad Muhajir Hanifi, menyampaikan bahwa pembagian voucher belanja ini merupakan langkah konkret Majelis Ekonomi dengan dukungan penuh dari Lazismu Berbah. Program ini dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi jemaah sekaligus memberikan akses bagi warga yang membutuhkan beras berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Menariknya, beras yang dipasarkan merupakan produk asli dari Jaringan Petani Muhammadiyah (JATAM) yang dikemas dalam ukuran tiga kilogram.

“Dengan mempergunakan voucher belanja tersebut, masyarakat akan mendapatkan potongan harga yang signifikan. Kami ingin memastikan perputaran ekonomi terjadi di lingkungan perserikatan, di mana produk petani kita sendiri diserap oleh jemaah dengan skema yang saling menguntungkan. Ini adalah wujud kemandirian ekonomi yang terus kami dorong agar memberikan manfaat luas bagi warga, terutama mereka yang masuk dalam kategori duafa,” ujar Achmad Muhajir Hanifi saat memberikan sambutan.

Voucher berjumlah lembar tersebut dibagikan kepada enam Ranting Muhammadiyah (PRM) yang berada di bawah naungan Cabang Berbah. Secara teknis, voucher diserahkan secara simbolis kepada masing-masing ketua PRM untuk kemudian didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Selain pemberian voucher, Lazismu Berbah juga memberikan bantuan berupa kursi salat untuk Masjid An Nur Bercak guna membantu jemaah yang memiliki keterbatasan fisik agar tetap bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman.

Dalam kesempatan yang sama, Achmad Muhajir Hanifi juga menginformasikan kabar gembira mengenai diterimanya wakaf tanah beserta rumah di pinggir Jalan Sampaan, Dusun Tegalsari, Tegaltirto dari Amronah. Wakaf yang ditaksir memiliki nilai aset sebesar Rp7 miliar tersebut direncanakan akan digunakan sebagai kantor pusat dan gedung dakwah Muhammadiyah Berbah. Ia berharap keikhlasan pemberi wakaf menjadi semangat bagi jemaah untuk semakin aktif berkegiatan di perserikatan.

Ketua Majelis Ekonomi PCM Berbah, Siswanto, menjelaskan lebih detail mengenai nilai manfaat voucher tersebut. Harga normal satu kantong BerasMu ukuran tiga kilogram adalah , namun dengan menunjukkan voucher belanja, jemaah hanya perlu membayar sebesar . Untuk memudahkan pelayanan, pihak panitia telah menetapkan beberapa titik penukaran voucher yang tersebar di wilayah masing-masing ranting.

“Kami telah menetapkan titik-titik penukaran agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh mengambil beras. Untuk wilayah Sendangtirto tersedia di warung Supardi Karanganyar, wilayah Kalitirto di rumah Anwar Sanusi, dan Tegaltirto di warung Supatin Krikilan. Sementara untuk wilayah Jogotirto, kami sediakan tiga tempat yaitu di kediaman Suradi, Ngadiyono, dan Farid Imron. Dengan pembagian titik penjualan di setiap wilayah ini, kami berharap pelayanan BerasMu menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien bagi seluruh warga jemaah,” kata Siswanto menjelaskan mekanisme teknis program tersebut. (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman – Upaya untuk memperkuat kualitas hidup para lanjut usia terus digerakkan secara masif mulai dari tingkat komunitas terkecil. Pada Selasa (6/1/2026), kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dari RT 01 hingga RT 04 Padukuhan Ngentak, Kalurahan Pondokrejo, Tempel, Sleman, menggelar pertemuan koordinasi intensif. Agenda ini menjadi bagian penting dari penguatan pendampingan lansia yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul WIB tersebut mempertemukan para penggerak dalam forum BKL Cemara Ngentak Pondokrejo. Bertempat di salah satu rumah kader di RT 04, pertemuan ini tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan ruang konsolidasi strategis untuk merespons berbagai tantangan nyata yang dihadapi para lansia di tingkat masyarakat saat ini.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, para kader membahas berbagai isu krusial mulai dari pendampingan kesehatan dasar, pencegahan isolasi sosial pada lansia, hingga penguatan peran keluarga sebagai sistem pendukung utama. Forum ini juga dimanfaatkan untuk saling berbagi praktik baik mengenai kegiatan sederhana yang mampu menjaga lansia tetap aktif, mandiri, dan merasa dihargai di lingkungan sekitarnya.

Koordinator BKL Cemara Ngentak, Jamiyatun Mufidah, menegaskan bahwa keberhasilan program BKL sangat ditentukan oleh soliditas para kader di lapangan. Menurutnya, kerja keras para kader di lingkup terkecil memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan warga senior secara keseluruhan.

“Kita bekerja dari lingkup kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan koordinasi yang baik antar-RT, pendampingan kepada lansia bisa lebih merata dan berkelanjutan. Kader hadir bukan sebagai pengganti keluarga, melainkan sebagai penguat yang menghubungkan keluarga, lingkungan, serta program pemerintah agar lansia tetap terjaga kualitas hidupnya secara fisik maupun mental,” ujar Jamiyatun Mufidah.

Ia menambahkan bahwa tantangan pendampingan lansia saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan fisik, tetapi juga aspek psikososial. Banyak lansia yang membutuhkan ruang interaksi dan perhatian lebih agar mereka tetap merasa bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Jamiyatun menyebut forum seperti ini sangat penting untuk menjaga semangat para relawan yang sering kali bekerja dengan keterbatasan sumber daya namun memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan warga.

“Dari pertemuan ini, kami saling belajar tentang langkah-langkah sederhana namun berdampak, seperti kunjungan rutin, kegiatan bersama, dan mendorong keluarga agar lebih aktif mendampingi orang tua mereka. Budaya peduli lansia ini harus terus kita pupuk agar menjadi nilai kebersamaan lintas generasi,” tambahnya.

Program Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan bagian dari agenda nasional untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah meningkatnya tren penduduk usia lanjut di Indonesia. Pendekatan berbasis komunitas dipandang sangat strategis karena memungkinkan pendampingan yang lebih personal dan adaptif terhadap kondisi sosial setempat. Inisiatif dari tingkat warga di Ngentak Pondokrejo ini diharapkan mampu menjadi fondasi penting bagi terciptanya lingkungan yang lebih ramah lansia di berbagai daerah lainnya. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Penyerahan sertifikat tanah wakaf seluas 130 meter persegi berlangsung khidmat di Pesantren Murih Padhang, Banyuraden, Gamping, Sleman, pada Minggu (4/1/2026). Tanah tersebut diwakafkan oleh Mugiyono kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Kalurahan Banyuraden untuk memperkuat basis dakwah dan pelayanan sosial di wilayah tersebut.

Dalam prosesi tersebut, Mugiyono yang bertindak sebagai wakif secara resmi menyerahkan dokumen legalitas tanah kepada Suhartono yang mewakili jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Banyuraden selaku nazhir atau pengelola wakaf. Penyerahan sertifikat ini disaksikan oleh sejumlah tokoh agama, pengurus pesantren, serta warga setempat sebagai penanda penting dalam penguatan tata kelola aset umat yang memiliki kepastian hukum.

Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Banyuraden, Ahmad Shofi, menjelaskan bahwa lahan tersebut diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan keagamaan dan sosial, khususnya untuk pembangunan fasilitas pendukung pesantren lanjut usia (lansia) bernama Pesantren Murih Padhang. Keberadaan tanah wakaf ini dinilai sangat krusial untuk memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengabdian masyarakat di Banyuraden.

“Lokasi Pesantren Murih Padhang ini sangat strategis untuk menunjang aktivitas pendidikan keislaman dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan. Keberadaan tanah wakaf yang telah bersertifikat ini akan memperkuat peran pesantren sebagai pusat dakwah di tengah masyarakat Kalurahan Banyuraden. Kami sangat bersyukur atas amanah ini dan siap mengembangkannya demi kemaslahatan jemaah,” ujar Ahmad Shofi yang juga bertindak sebagai pengasuh pesantren tersebut.

Mugiyono selaku pemberi wakaf menyampaikan bahwa langkah ini merupakan ikhtiar pribadi keluarganya untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Ia menekankan bahwa wakaf tidak hanya harus bernilai ibadah secara spiritual, tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang kuat agar dapat dikelola secara amanah, produktif, dan terhindar dari potensi sengketa di masa depan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Banyuraden, Suhartono, mengapresiasi tinggi kepercayaan yang diberikan oleh pihak wakif. Menurutnya, kepemilikan sertifikat resmi merupakan fondasi utama bagi profesionalisme pengelolaan aset di tingkat ranting agar program-program keumatan dapat direncanakan secara matang dan berkelanjutan.

“Penyerahan sertifikat tanah wakaf ini menjadi langkah krusial dalam menjaga aset umat serta memastikan pengelolaannya sesuai dengan peruntukan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kepastian hukum ini, kami sebagai pengurus memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan fasilitas pesantren lansia ini menjadi lebih baik lagi,” tutur Suhartono saat menerima dokumen tersebut.

Momentum ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi dalam berwakaf. Dengan diterimanya sertifikat tersebut, PRNU Banyuraden berkomitmen untuk mengelola amanah secara transparan dan bertanggung jawab guna memberikan manfaat nyata bagi pengembangan syiar Islam dan kesejahteraan sosial di lingkungan setempat (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping).