Sleman — Kesadaran akan potensi ekonomi dari limbah lingkungan terus tumbuh di wilayah Kabupaten Sleman. Plandi’s Craft Creative, sebuah unit usaha kerajinan berbasis di Sonoharjo, Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, telah membuktikan bahwa sabut kelapa yang sering dianggap sampah dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Melalui tangan kreatif Supriyono, limbah kelapa kini bertransformasi menjadi aneka produk ramah lingkungan yang diminati pasar nasional.

Rumah produksi ini dikenal dengan spesialisasi pengolahan sabut kelapa dari hulu hingga hilir. Produk unggulan yang paling banyak dicari konsumen adalah mainan kucing serta pot bunga artistik yang dikenal dengan sebutan cocodama. Berbeda dengan pot biasa, cocodama buatan Supriyono bersifat multifungsi, mulai dari elemen dekorasi ruangan, wadah alat tulis, hingga media tanam tanaman hias dalam berbagai ukuran.

Keberhasilan Plandi’s Craft Creative dalam menjaga eksistensinya tidak terlepas dari konsistensi inovasi dan kemitraan yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, Supriyono mengandalkan pasokan dari lingkungan sekitar, sementara untuk tempurung kelapa ia mendatangkannya langsung dari sentra minyak kelapa di Kulon Progo. Dalam proses produksinya, ia juga bersinergi dengan Omah Sabut Kelapa (Oesaka) guna menjamin ketersediaan tali sabut dan serat kelapa berkualitas.

Perjalanan usaha ini dilewati Supriyono dengan penuh tantangan. Saat mulai merintis pada tahun-tahun awal, ia sempat dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitarnya karena memilih fokus pada pengolahan limbah yang dianggap tidak memiliki prospek cerah. Namun, ketekunan pria yang dibantu tiga karyawan ini akhirnya membuahkan hasil manis dengan pesanan yang terus mengalir dari berbagai daerah.

“Dulu banyak yang meremehkan usaha sabut kelapa ini, dianggap tidak menjanjikan dan hanya bermain dengan sampah. Tapi saya yakin sejak awal bahwa jika limbah itu dikelola dengan kreativitas dan teknik yang benar, pasti punya nilai ekonomi yang tinggi. Sekarang, kerajinan ini justru menjadi sumber penghidupan kami,” ujar Supriyono saat ditemui di kediamannya pada Jumat (23/1/2026).

Sisi unik dari Plandi’s Craft Creative adalah kolaborasinya yang sangat terbuka dengan dunia akademisi. Supriyono rutin menerima mahasiswa KKN dari berbagai kampus besar seperti UGM, UII, UJB, dan UMY. Baginya, kehadiran mahasiswa bukan sekadar formalitas, melainkan membawa pembaruan dalam sistem manajemen usaha, mulai dari digitalisasi pemasaran, pembukuan keuangan, hingga pengembangan aplikasi Belanja Desa.

“Kehadiran mahasiswa KKN sangat membantu saya dalam banyak hal. Saya tidak menutup diri dari ilmu baru yang mereka bawa. Berkat kolaborasi itu, kami sekarang tidak hanya membuat kerajinan, tapi juga belajar memproduksi Virgin Coconut Oil (VCO) dan mengolah air kelapa menjadi Pupuk Organik Cair menggunakan fermentasi molase. Dulu limbah daging kelapa hanya jadi kopra, sekarang manfaatnya jauh lebih beragam,” kata Supriyono menambahkan.

Keahlian Supriyono kini telah diakui secara luas, menjadikannya satu-satunya pengrajin sabut kelapa di wilayah Sonoharjo yang sering diundang menjadi instruktur pelatihan di berbagai daerah seperti Kalimantan Timur, Bantul, hingga Purworejo. Meski telah sukses secara mandiri, ia menaruh harapan besar agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa pengadaan mesin pencacah sabut kelapa. Fasilitas tersebut sangat dibutuhkan agar ia mampu memproduksi coco fiber dan cocopeat secara mandiri guna menekan biaya produksi dan meningkatkan skala usaha di masa depan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Industri kelapa sawit dinilai bukan lagi sekadar sektor pertanian biasa, melainkan instrumen kekuatan geopolitik dan ekonomi Indonesia di kancah internasional. Hal tersebut menjadi benang merah dalam Seminar Nasional bertema “Menakar Industri Sawit dari Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lahan dan Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta pada Kamis (22/1/2026).

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengungkapkan bahwa industri sawit merupakan tumpuan hidup bagi 16,5 juta kepala keluarga di Indonesia, mulai dari petani swadaya hingga karyawan perusahaan besar. Dari sisi makro, kontribusi devisa ekspor sawit pada tahun 2022 mencapai angka fantastis sebesar USD 39 miliar, yang menjadi faktor utama surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar USD 56 miliar.

“Kami berharap industri sawit terus tumbuh dan berperan strategis dalam perekonomian nasional. Industri ini adalah bagian dari solusi ketahanan pangan dan energi, pembangunan wilayah, serta keberlanjutan lingkungan yang lebih baik bagi Indonesia di masa depan,” ujar Eddy Martono dalam forum tersebut.

Senada dengan hal itu, Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Mulawarman, Zulkarnain, menegaskan bahwa posisi sawit sebagai pemasok utama minyak nabati dunia telah menggeser statusnya dari komoditas konsumsi menjadi konsumsi geopolitik global. Mengingat dampak positifnya terhadap kedaulatan bangsa dan ekonomi wilayah, Zulkarnain mendesak agar pemerintah memberikan payung hukum yang kuat.

“Kelapa sawit sebagai komoditi strategis mampu mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga sudah sangat layak ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundangan. Saat ini sawit telah bertransformasi menjadi kekuatan tawar geopolitik-ekonomi global Indonesia,” kata Zulkarnain menekankan urgensi regulasi khusus.

Terkait isu lingkungan, Guru Besar Kehutanan IPB University, Yanto Santosa, meluruskan anggapan negatif mengenai deforestasi. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan sawit di dunia hanya berkontribusi sekitar 2,5 persen terhadap deforestasi global. Bahkan, kebun sawit terbukti memiliki kemampuan penyerapan CO2 yang tinggi dan efisien dalam pemanfaatan radiasi matahari dibandingkan komoditas kehutanan lainnya.

“Tanaman kelapa sawit memiliki kemampuan penyerapan CO2 yang tinggi dan paling efisien dalam pemanfaatan radiasi matahari. Dari sisi penggunaan air, penyerapan air tanah oleh sawit tidak mungkin melebihi kedalaman zona perakaran, sehingga isu kekeringan akibat sawit perlu diluruskan berbasis data ilmiah,” jelas Yanto Santosa.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Sawit IPB, Budi Mulyanto, menyoroti pentingnya kepastian hukum terkait legalitas lahan. Menurutnya, perlu ada kebijakan afirmatif dan penguatan hak-hak masyarakat untuk menyelesaikan klaim kawasan hutan yang sering menjadi penghambat industri. Hal ini didukung oleh Guru Besar Universitas Lampung, Bustanul Arifin, yang menekankan pentingnya hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah.

“Peta jalan hilirisasi kita perlu mengarah pada pengembangan industri pangan fungsional yang berdampak pada kesehatan dan vitalitas. Sinergi antara penguatan hulu kebun dan hilirisasi produk adalah kunci menuju industri berkelanjutan,” tutur Bustanul Arifin.

Seminar ini menyimpulkan bahwa penguatan industri sawit harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui konsep sociopreneur. Dengan adanya kepastian hukum dan pengakuan sebagai komoditas strategis nasional, diharapkan industri sawit Indonesia semakin tangguh menghadapi tekanan regulasi internasional sekaligus menjadi motor utama kemandirian energi dan pangan nasional. (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman — Hartono merupakan sosok pelaku wisata yang jeli membaca perubahan perilaku pasar di era modern. Ia menyadari sepenuhnya bahwa wisatawan masa kini tidak lagi cukup hanya disuguhi pemandangan indah atau sekadar spot foto untuk media sosial. Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan konsep wisata edukasi yang ia kembangkan secara konsisten hingga berhasil membangun tujuh destinasi wisata edukasi di berbagai daerah.

Empat destinasi garapannya berada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Dolan Ndeso di Boro, Wana Delima di Pengasih, Omah Penthul di Wates, dan Ono Kaline di Kalibawang. Satu destinasi berada di Kabupaten Sleman, yakni Kali Klangsi di Seyegan, sementara dua lainnya berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan fokus pada edukasi hutan dan mangrove. Tema utama yang diusung meliputi lingkungan, pertanian, dan perkebunan yang dikemas dalam paket kegiatan berbasis pengalaman langsung.

Saat ditemui di kediamannya di Babrik Jamblangan, Margomulyo, Seyegan, Sleman pada Jumat (16/1/2026), Hartono menjelaskan bahwa inti dari wisata edukasi adalah keterlibatan fisik dan emosional pengunjung. Menurutnya, nilai pembelajaran akan berkurang jika wisatawan hanya menjadi penonton pasif tanpa menyentuh objek yang dipelajari.

“Orang datang ke desa wisata itu bukan cuma mau lihat-lihat atau foto. Mereka ingin pulang membawa pengalaman nyata. Wisata edukasi itu harus bisa disentuh dan dilakukan sendiri oleh pengunjung. Kalau cuma dilihat saja, nilai belajarnya kurang meresap,” ujar Hartono memberikan penjelasan mengenai prinsip dasar usahanya.

Salah satu segmen pasar paling potensial yang ia garap adalah dunia pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, melalui program pembelajaran luar ruang atau outdoor learning. Hartono melihat sekolah membutuhkan ruang alternatif untuk pembentukan karakter siswa yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas. Baginya, desa memiliki segala sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kurikulum tersebut.

“Sekolah itu sebenarnya pasar yang sangat jelas dan berkelanjutan. Mereka butuh tempat belajar di luar kelas untuk membentuk karakter siswa, dan desa punya semua materi itu secara alami,” ungkap Hartono.

Dalam menjalankan roda bisnisnya, Hartono menerapkan sistem manajemen yang ramping namun berdampak luas. Ia hanya mempekerjakan empat orang staf inti untuk menangani keuangan, administrasi, pengelolaan tamu, serta paket fasilitas. Untuk operasional lapangan, ia menggandeng mitra lokal agar manfaat ekonomi menyebar ke masyarakat. Pemandu wisata diambil dari warga setempat, karang taruna dilibatkan dalam aktivitas lapangan, sementara kelompok ibu-ibu mengelola sektor kuliner.

“Saya tidak mungkin mengerjakan semuanya sendiri. Justru kekuatan wisata edukasi itu ada pada keterlibatan warga desa. Jika warga mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung, maka destinasi wisata tersebut akan dijaga bersama-sama oleh masyarakat. Manajemen kami harus ramping, tapi dampaknya harus luas ke lingkungan sekitar,” tegasnya.

Sebagai strategi andalan, Hartono menerapkan konsep bisnis yang ia sebut sebagai single product-multi income. Konsep ini menitikberatkan pada penjualan proses sebagai bagian dari edukasi. Pengunjung tidak hanya belajar menanam, tetapi juga didorong untuk membeli bibit, pupuk, hingga pakan ternak. Dengan demikian, pendapatan tidak hanya bersumber dari tiket masuk, tetapi dari seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan pengunjung.

“Yang kami jual bukan cuma hasil akhir, tapi proses belajarnya. Pengunjung membeli bibit atau pakan karena mereka terlibat dalam prosesnya. Di situlah nilai ekonomi tambahan muncul secara organik,” kata Hartono menjelaskan rahasia dapur bisnisnya.

Meski sukses, Hartono mengakui bahwa tantangan terbesar adalah melakukan adaptasi terhadap masyarakat desa yang memerlukan waktu dan dialog panjang. Ia menegaskan bahwa pengembangan wisata tidak boleh merusak tatanan sosial yang sudah ada di desa. Baginya, kelestarian kehidupan sosial masyarakat adalah fondasi utama agar sebuah destinasi wisata bisa bertahan dalam jangka panjang dan tetap diminati wisatawan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (FORKOM UMKM) Kapanewon Ngaglik mengawali tahun 2026 dengan langkah strategis melalui rapat koordinasi untuk mematangkan arah kebijakan dan rencana kerja lintas bidang. Pertemuan penting ini dilangsungkan di Ops Room Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Sleman, pada Senin (12/1/2026). Fokus utama organisasi tahun ini adalah menyusun program yang tidak hanya ambisius di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dieksekusi di lapangan.

Panewu Ngaglik, Wawan Widiantara, dalam arahannya memberikan penekanan khusus pada efektivitas program. Ia mengingatkan para pengurus agar menyusun skala prioritas yang menyentuh kebutuhan mendasar para pelaku usaha. Menurutnya, kesuksesan organisasi tidak diukur dari banyaknya rencana, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput.

“Program FORKOM UMKM harus disusun dengan skala prioritas yang jelas. Tidak perlu muluk-muluk, yang penting bisa dilaksanakan, dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM, dan berkelanjutan. Kita butuh langkah bertahap yang diawali dari pendataan akurat hingga pembukaan akses pasar dan permodalan. FORKOM harus menjadi jembatan yang kuat antara pengusaha, pemerintah, dan swasta,” ujar Wawan Widiantara di hadapan para pengurus.

Ketua II FORKAP Ngaglik, Wijangsokno, yang memimpin jalannya rapat segera merespons arahan tersebut dengan mengajak seluruh koordinator bidang untuk menyatukan komitmen. Ia menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyepakati program yang memungkinkan untuk dijalankan dengan sumber daya yang ada. Melalui kebersamaan, program sederhana sekalipun diyakini mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi lokal.

Dalam pemaparan program, Bidang Pengembangan Produksi mencanangkan kelas pemanfaatan limbah untuk mendorong praktik usaha ramah lingkungan serta peningkatan kualitas kemasan produk camilan. Selain itu, bidang ini juga mendorong kolaborasi UMKM untuk menangkap peluang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, Bidang Pengembangan Inovasi Usaha akan memfokuskan diri pada pelatihan kapasitas dan menjalin komunikasi intensif dengan toko oleh-oleh untuk memperluas jangkauan pasar.

Sektor humas, pembiayaan, dan kelembagaan juga memiliki target yang terukur. Bidang Humas akan mulai mendata keanggotaan melalui platform digital untuk keterbukaan informasi. Di sisi pembiayaan, organisasi berupaya menjajaki akses modal dengan bunga rendah melalui perbankan terpercaya. Sedangkan Bidang Kelembagaan akan memperkuat fondasi organisasi melalui penertiban administrasi serta penguatan kolaborasi dengan BPJS bagi para pelaku usaha agar memiliki jaminan perlindungan sosial.

Aspek pemasaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar pendukung lainnya. Bidang Pemasaran berencana menguatkan pemasaran digital dan bekerja sama dengan Sleman Mart. Secara khusus, Bidang SDM akan menyusun katalog produk UMKM secara tematik dan terstandar sebagai instrumen kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Katalog ini tidak hanya memuat daftar produk, tetapi juga informasi kapasitas produksi dan kontinuitas pasokan sebagai bahan negosiasi kerja sama yang profesional.

“Rapat ini menjadi forum untuk menyepakati program yang benar-benar prioritas dan memungkinkan untuk dijalankan. Dengan kebersamaan pengurus, program yang sederhana pun bisa memberi dampak nyata bagi UMKM. Kita ingin setiap pelaku usaha di Ngaglik memiliki data yang tercatat dengan baik agar pembinaan ke depan lebih terarah dan tepat sasaran,” tegas Wijangsokno menutup paparan rapat koordinasi tersebut. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Sleman — Pemerintah Kapanewon Ngaglik menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi lokal melalui optimalisasi peran Forum Komunikasi (FORKOM) UMKM. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Panewu Ngaglik, Wawan Widiantara, dalam Rapat Koordinasi Pengurus FORKOM UMKM Ngaglik yang berlangsung di Ops Room Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, pada Senin (12/1/2026).

Dalam arahannya, Wawan menyatakan bahwa keberadaan FORKOM UMKM memiliki peran strategis sebagai kekuatan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas. Salah satu peluang besar yang kini berada di depan mata adalah kolaborasi dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tengah dikembangkan secara masif oleh pemerintah.

“Pemerintah kapanewon sangat mendukung kiprah FORKOM UMKM. Ini bukan sekadar wadah komunikasi, tetapi harus menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Peluang kerja sama dengan SPPG adalah kesempatan emas yang harus ditangkap secara serius dan profesional oleh para pelaku usaha lokal kita,” ujar Wawan Widiantara di hadapan para pengurus.

Saat ini tercatat ada 12 SPPG di wilayah Kapanewon Ngaglik dengan delapan unit di antaranya sudah aktif beroperasi melayani ribuan penerima manfaat setiap harinya. Panewu Ngaglik menilai kondisi ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi pelaku UMKM lokal, terutama sebagai penyedia bahan pangan atau makanan kering. Ia mengungkapkan bahwa nilai perputaran uang dalam program ini sangat besar dan harus bisa dinikmati oleh warga Ngaglik sendiri.

“Bayangkan, satu SPPG saja anggaran belanjanya mencapai sekitar dua puluh dua juta rupiah per hari. Jika ada delapan unit yang aktif, maka ada ratusan juta hingga miliaran rupiah perputaran uang setiap harinya di Ngaglik. Ini potensi ekonomi lokal yang harus kita jaga dan manfaatkan bersama agar tidak justru dinikmati oleh pihak luar,” tegas Wawan.

Guna menindaklanjuti peluang tersebut, Wawan meminta FORKOM UMKM segera menyusun katalog produk yang jelas dan terstandar sebagai referensi bagi pengelola SPPG. Ia juga menekankan pentingnya validasi database pelaku usaha untuk memastikan hanya UMKM yang benar-benar siap, bertanggung jawab, dan profesional yang akan menjadi mitra pasokan.

“Tidak semua harus ikut, yang dibutuhkan adalah UMKM yang serius dan mampu memenuhi standar kebutuhan secara berkelanjutan. Selain itu, aspek legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, dan sertifikat halal adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Legalitas bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab nyata kepada konsumen,” lanjutnya.

Selain masalah administratif, keamanan pangan menjadi perhatian utama yang ditekankan dalam rapat koordinasi tersebut. Pelaku UMKM diminta untuk menjaga kualitas dan kebersihan produk secara ketat guna menghindari risiko kesehatan bagi penerima manfaat program gizi. Wawan mengingatkan bahwa insiden sekecil apa pun terkait keamanan pangan akan berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah maupun citra UMKM itu sendiri.

“Keamanan pangan harus menjadi perhatian utama, jangan sampai terjadi keracunan. Jika itu sampai terjadi, dampaknya akan sangat luas bagi keberlangsungan program dan kepercayaan publik. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, pengelola SPPG, dan pelaku usaha, saya berharap UMKM lokal Ngaglik mampu naik kelas dan berkontribusi nyata dalam pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkas Wawan. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)