Sleman – Operasional pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman kini telah ditunjang oleh adanya gedung baru yang lebih modern.‬ Pelayanan dikonsep secara terpadu (one stop services) serta menerapkan sistem smart health.‬

Gedung layanan terpadu RSUD Sleman telah diresmikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa hari lalu.‬ Sementara Direktur RSUD  Sleman, dr Joko Hastaryo MKes mengatakan, RSUD Sleman kini telah menerapkan konsep smart health seperti yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini.

Menurut Joko, dengan smart health diantaranya adalah dengan fasilitas kemudahan bagi pasien untuk melakukan pendaftaran secara mandiri.‬

‪”Cukup dengan memasukkan data rekam medik pada perangkat komputer yang disediakan, data pasien langsung terkoneksi ke komputer dokter,” kata Joko, Jumat (20/5).‬

Dikatakan Joko, ‪RSUD Sleman dibangun dimulai sejak 2013 dengan menghabiskan dana hingga Rp157,798 miliar melalui APBD dan pinjaman dari luar. Pembangunan gedung yang lebih representatif itu sudah menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.‬

Pasalnya, hingga April 2016, jumlah pasien di rumah sakit tersebut semakin padat. Hingga April 2016 ini, RSUD Sleman tercatat telah melayani pasien rawat inap, pasien rawat jalan, gawat darurat , persalinan 382 , pembedahan 673 dan hemodialisa .

Konsep pelayanan RSUD lebih humanis dan onestop service sehingga memudahkan pelayanan dan memberikan kenyamanan. Pembangunan gedung ini juga sebagai upaya mewujudkan masyarakat Sleman sejahtera.

‪Gedung baru RSUD Sleman kini memiliki 16 unit pelayanan yang sudah distandarisasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).‬ Dengan 550 pegawai yang dimiliki, diharapkan rumah sakit kelas B itu bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.‬

Sleman – Rintisan program “smart health” yang tengah dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman  saat ini belum optimal karena masih memiliki beberapa kekurangan.‬

‪”Program `smart health` masih ada kekurangan, terutama pada penerapan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT),” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr Mafilindati Nuraini MKes, Senin (18/4).‬

‪Menurut Linda, aplikasi SPGDT dari Provinsi DIY mulai dijalankan tahun lalu dan aplikasinya sendiri baru dibuat pada 2014.‬

‪”Aplikasi SPGDT menyediakan informasi berupa ketersediaan fasilitas rumah sakit yang ada di Sleman. Informasi yang disediakan meliputi tempat tidur, ruangan, petugas serta prosedur pelayanan pasien. Hanya saja, data yang disajikan belum spesifik dan sifatnya masih umum,” katanya.‬

‪Ia mencontohkan, ketika pasien membutuhkan ruangan untuk anak, maka tidak bisa disampaikan secara spesifik keberadaan ruang untuk anak. Karena yang ditampilkan di aplikasi hanya ruangan yang kosong.‬

‪”Seiring dengan program `smart regency` yang dicanangkan Pemkab Sleman, Dinas Kesehatan berupaya melakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap aplikasi `smart health`. Tahun ini, aplikasi tersebut sudah bisa disempurnakan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit,” kata Linda.‬

Linda menambahkan tidak hanya SPGDT saja, di bidang perizinan “smart health” akan diaplikasikan dengan sistem “smart” melalui kerja sama Dinkes serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.‬

‪”Perizinan yang saat ini dapat diakses secara online meliputi izin sarana kesehatan dan praktik dokter. Jadi nanti untuk perizinan bisa langsung mengisi formulir online, dicetak, lalu lengkapi berkas,” tutur Linda.‬

Sementara ‪Wakil Bupati Sleman Dra Sri Muslimatun MKes mengatakan, “smart health” yang dibangun di Sleman nantinya didukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).‬

‪”Sistemnya `smart`, masyarakatnya juga `smart`,” katanya.‬

‪Menurut Sri Muslimatun, “smart health” merupakan bagian dari “smart regency” yang dicanangkan Pemkab Sleman, karenanya, tata kelola, SDM, dan penggunaan IT harus cerdas.‬

‪”Baik di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun antar SKPD,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, diharapkan keberadaan pusat kesehatan di Sleman bisa mendukung program unggulan lain seperti pariwisata. Sehingga, kesehatan di Sleman juga bisa menjadi salah satu destinasi.‬

‪”Maka dari itu sistemnya harus berjalan baik dan koordinasinya berjalan lintas SKPD. Seperti dalam proses persalinan yang melibatkan puskesmas, Dinkes serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk pembuatan akte setelah bayi lahir,” katanya.