Gamping – Minggu (26/11) pukul WIB, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, meresmikan Gedung Dakwah Nogotirto di Dusun Jangkang Desa Nogotirto, Gamping. Peresmian gedung milik Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Nogotirto ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Para undangan yang hadir, antara lain tokoh Muhammadiyah dan juga ulama yang menjunjung tinggi nilai toleransi, Ahmad Syafii Maarif, Camat Gamping, Abu Bakar, Kapolsek Gamping Kompol Herwinedi, Kepala Desa Nogotirto Faizin, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta para jemaah Muhammadiyah Ranting Nogotirto.

Menurut Ketua PRM Nogotirto, Heru Prasetya, dalam sambutannya, peresmian yang sekaligus menyemarakkan hari jadi ke-105 organisasi massa Islam yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan tahun 1912 ini mengambil tema “Untuk Masyarakat yang Berkemajuan”. Gedung dakwah ini dimanfaatkan untuk melanjutkan cita-cita K.H. Ahmad Dahlan dalam memajukan masyarakat sekitar dan menjadi sentral kegiatan umat baik dalam hal kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hubungan sosial kemasyarakatan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah beserta organisasi otonomnya, yakni Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Nasyiatul Aisyiyah adalah mengadakan kajian dengan tema aktual, layanan pemeriksaan kesehatan, pelatihan perawatan jenazah, pasar ramadhan yang diikuti pelaku ekonomi dari masyarakat setempat, dan pemberian tunjangan kepada siswa-siswi yatim.

Selanjutnya Ketua PRM Nogotirto memberitahukan bahwa Gedung dua lantai ini didirikan di atas tanah wakaf almarhum Trisno Pawiro seluas 123 m². Pembangunan dimulai pada tanggal 3 Juni 2016 menelan biaya kurang lebih Rp 373 juta yang berasal dari swadaya jemaah. Sementara itu, bantuan masyarakat berupa uang tunai dan material bangunan, seperti genteng, pasir, semen, granit. Donasi juga diberikan oleh amal usaha Muhammadiyah, yaitu Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Aisyiyah, dan CV. Qumiirato.

Peresmian gedung diakhiri dengan peninjauan ke seluruh ruangan yang ada. (Adnan Nurtjahjo)

Bupati Sleman Sri Purnomo menyampaikan bahwa masyarakat perlu memperbanyak silaturahmi tatap muka. “Jangan sampai kalah dengan sosmed yang memang sifatnya begitu cepat dan mudah, silaturahmi tatap muka tetap diperlukan dan sangat penting terutama dalam menyikapi masalah dan menjaga kerukunan,” ungkap Sri Purnama dalam acara Komunikasi Sosial Kodim 0732 Sleman di Rumah Dinas Bupati, Selasa (16/5). Turut hadir dalam acara tersebut Komandan Kodim 0732/Sleman Letkol arm Djoko Sujarwo dan Kapolres Sleman AKBP Burkhan Rudy Satria, Sik.

Sebagai daerah yang banyak terdapat perguruan tinggi dan menjadi tujuan dalam menempuh pendidikan, Sleman memiliki keberagaman yang sangat kaya. Ada sekitar 250 ribu pelajar dan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia yang berdomisili di Sleman. Keberagaman tersebut harus dijaga kerukunannya agar tidak terjadi konflik sosial.

Apa yang disampaikan Sri Purnomo tersebut senada dengan penelitian yang pernah dilakukan Badan Litbang Kementerian Agama (Kemenag). Hasil tersebut menyatakan kerukunan Indonesia tidak terlepas dari kekayaan kearifan lokal yang telah diwariskan pendahulu bangsa sejak ratusan tahun lalu. Kekayaan kearifan lokal itu, antara lain berupa tradisi lisan yang sarat akan nilai dan pesan kerukuan, persatuan, dan kesatuan.

Tradisi lisan di daerah yang menjadi bagian dari kearifan lokal mempunyai korelasi dengan kerukunan daerah. Tradisi itu terbukti menjadi perekat kerukunan warga dan karenanya bisa dijadikan bahan kampanye perdamaian nusantara.

Ada delapan wilayah yang dijadikan sasaran penelitian, yakni: Jakarta, Banten, Bandung, Cirebon, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Penelitian dilakukan dengan menggali nilai keagamaan dan kerukunan yang tersirat dalam tradisi lisan pada sejumlah tradisi, yaitu: Ritual Akikah di Jakarta, Tradisi Panjang Mulud di Banten, Petatah-Petitih Sunan Gunung Jati di Cirebon, Tradisi Warahan di Lampung, Tradisi Tadud di Sumatera Selatan, Tradisi Teater Rakyat Mendu di Natuna Kepulauan Riau, dan Tradisi Pasambahan di Sumatera Barat.

Artinya, potensi harmoni di Indonesia jauh lebih kuat dibanding potensi disharmoni atau intoleransi. Maka, tidak aneh jika hasil penelitian tersebut, termasuk soal KUB, indeks kerukunan 2015 mencapai 75,36%, Tahun 2016 meningkat menjadi  75,47%. Bahkan, yang nomor satu seperti di NTT dan Bali di atas 80%.