Tantangan Keterbukaan Informasi di Era Sekarang

Sleman –  Saat ini terjadi perubahan paradigma informasi di tengah-tengah masyarakat. Kepala Dinas Kominfo DIY, Rony Primanto Hari mengatakan jika paradigma informasi dulu dan sekarang berbeda dalam hal keterbukaannya, dampak yang ditimbulkan, lalu bagaimana informasi tersebut diperoleh, serta sumber-sumber informasi itu sendiri.

“Jika dahulu informasi lebih banyak yang tertutup, sekarang lebih banyak yang terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh beragam informasi dari berbagai sumber yang tak terbatas, dimana dengan adanya keterbukaan informasi tersebut memberikan banyak dampak positif terhadap masyarakat serta pemerintahan,” ujar Rony Primanto Hari saat forum PPID di aula Diskominfo DIY, Rabu (22/05/2019).

Menciptakan keterbukaan informasi berkualitas di tengah-tengah arus informasi yang membludak menjadi tantangan bagi penyalur informasi publik. Adanya keterbukaan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kominfo untuk mengatur, mengelola, serta menyebarluaskan informasi ke masyarakat agar tidak menyesatkan.

Menurut Rony, demi terwujudnya keterbukaan informasi yang mudah diakses masyarakat, maka penting untuk diadakan pelayanan melalui ponsel pintar oleh badan publik. Dimana hal ini ditunjang dengan pengelolaan situs website badan publik itu sendiri untuk selalu mengupdate informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Sementara itu terkait dengan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di badan publik, Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY, Dewi Amanatun Suryani itu mengatakan secara garis besar tujuan monev badan publik sejalan dengan dampak positif adanya keterbukaan informasi, yakni meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, meningkatkan efektifitas kinerja badan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta membangun citra positif pemerintah. “Jika masyarakat memiliki aware kepada pemerintah maka ia juga akan terdorong untuk ikut menyukseskan program pemerintah dan menyebarluaskan informasi yang benar,” ujarnya.

Oleh karenanya diharapkan bagi semua PPID utama dan pembantu untuk melengkapi segala informasi pada masing-masing website yang dikelola, yang nantinya akan dinilai pada saat monev. Jadwal pengadaan monev badan publik dilakukan dalam empat tahap, yaitu verifikasi website pada tanggal 10-12 Juni 201, uji akses yang dilakukan oleh tiga kali nominator pada tanggal 24 Juni – 5 Juli 2019, lalu visitasi yang dilakukan oleh dua kali nominator pada tanggal 22 – 31 Juli 2019, dan terakhir ialah presentasi paparan pada 12-23 Agustus 2019.

Khusus untuk presentasi paparan 12-23 Agustus 2019 nanti akan memperoleh nilai tambah jika masing-masing ketua PPID turut hadir dan menguasai apa yang telah diperoleh juga berlangsung di lapangan. “Dan nantinya pada bulan September akan diberikan penganugerahan pada PPID terbaik yang bisa memberikan layanan informasi yang secara kualitas maupun kuantitas itu bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa badan publik tersebut adalah badan publik yang sudah melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” tutur Dewi Amanatun Suryani di akhir paparan. (Rep Bilqis)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts