Gamping – Selasa (2/10/2018) pukul 11.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Tata Cara, Lokasi Pemasangan, Jenis, Jumlah, serta Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK).
Rakor yang berlangsung di ruang rapat KPU Kabupaten Sleman ini dipimpin oleh Ketua KPU, Imanda Yulianto didampingi Komisoner KPU, Indah Sri Wulandari, Haryanta dan Aswino Wardhana. Peserta Rakor yang hadir adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sekabupaten Sleman, termasuk Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo serta anggota PPK Divisi Sosialisasi.
Sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Indah Sri Wulandari mengupas perihal metode kampanye dan peserta pemilu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sleman.
“Adapun metode kampanye yang difasilitasi meliputi Pemasangan APK, Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum serta penayangan iklan kampanye pada media sosial atau laman resmi KPU Kabupaten Sleman. Sedangkan peserta pemilu yang difasilitasi adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, dan perseorangan DPD,” terang Indah SW.
KPU Kabupaten Sleman melarang pemasangan APK pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Indah menambahkan walaupun pemasangan APK di tempat milik perseorangan atau badan swasta, namun harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
Di sesi akhir, rakor membahas mengenai Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang dilaksanakan oleh PPK ditingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat Desa. GMHP adalah semangat untuk memastikan semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya sebagai hak yang dijamin konstitusi, tanpa kecuali.
“Melalui GMHP KPU Kabupaten Sleman bertekad melahirkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 yang bersih artinya bersih dari kegandaan dan bersih dari kecurigaan,” tutur Indah SW. (Adnan Nurtjahjo)
