Gamping – Dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, Pemilu Presiden merupakan jenis pemilu yang sangat menarik minat publik. Salah satu bentuk kampanye yang diharapkan akan mampu mengeksplorasi tentang visi, misi, program dan citra diri pasangan calon adalah debat. Hanya saja debat calon presiden putaran pertama yang baru saja berlangsung pada 17/1/2019 dinilai banyak pihak tidak cukup mampu mengungkap visi, misi, program dan citra diri peserta kontestasi.
Sebagai ikhtiar untuk melakukan elaborasi lebih jauh tentang visi, misi, dan program pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden maka Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan komunitas Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Yogyakarta menggelar rangkaian talkshow bedah program calon Presiden dan calon Wakil Presiden pemilu 2019 dengan panelis Tim Ahli UGM dengan dipandu Abdul Gaffar Karim sebagai moderator, Rabu (30/1/2019) pukul 08.30 WIB.
Talkshow yang dihadiri Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto, bersama Ketua Presidium JaDI DIY, Mohammad Najib ini mengangkat tema penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Digelar di Auditorium Gedung BB Lantai 4, Fisipol UGM, talkshow menghadirkan narasumber Arsul Sani dan Trimedya Panjaitan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf bersama Bambang Widjojanto dan Surya Imam dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Kegiatan ini dilaksanakan berawal dari kegelisahan membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan berkualitas. Talkshow ini menjadi wadah bagi civitas akademika mengetahui visi dan misi paslon.
“Kita tidak ingin demokrasi hanya menghasilkan noise (kebisingan-red) namun terkonversi menjadi voice, aspirasi yang bias mengarahkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik,” tutur Erwan.
Perwakilan BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyampaikan bahwa dalam pemilu ini yang harus dicari adalah paslon yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.
“ Kita sedang mencari pemimpin yang punya misi. Kalau tidak punya visi besar, celakanya bangsa ini. Hukum yang seperti apa, dan pemberantasan korupsi yang bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. Ini yang harus dilakukan, kalau tidak pemberantasan korupsi marak di media namun tidak dirasakan oleh sebagian besar rakyat,” ungkap Bambang.
Di sisi lain, perwakilan TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengungkapkan bahwa di era kepemimpinan Joko Widodo selama empat tahun ini banyak penataan regulasi yang telah dilakukan pemerintah, saat ini juga banyak infrastruktur yang berkembang.
Pelaksanaan pemilu yang mampu menghasilkan pemilih rasional adalah prasyarat bagi kemampuan pemilu untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat terbaik. Untuk menghasilkan pemilih yang rasional maka pemilih harus disupport dengan informasi yang cukup tentang visi dan misi peserta pemilu. Hanya saja dalam berbagai bentuk kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak cukup mampu memberikan informasi pada pemilih untuk mengenal para paslon sebagai dasar pertimbangan bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. (Adnan Nurtjahjo)
