Gencarkan Sosialisasi untuk Sukseskan Pemilu Serentak 2019

Ngaglik – Demi memantapkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019. Bertempat di Aula Balai Desa Sukoharjo, Jumat (08/03/2019) sekitar jam 20.30 WIB Panitia Pemungutan Suara Desa Sukoharjo menggelar sosialiasi pelaksanaan pemilu.

Kegiatan sosialisasi kali ini menyasar warga dan tokoh masyarakat dari 14 padukuhan se-Desa Sukoharjo. Dari daftar hadir yang ada di meja penyambutan, sebanyak 60 orang tamu undangan bergabung dalam pertemuan kali ini.

“Selain sebagai sarana menyampaikan pokok-pokok informasi mengenai pelaksanaan pemilu, kegiatan ini kami maksudkan untuk menjaring calon KPPS yang akan bertugas saat hari Pemungutan Suara nanti,” ungkap Sri Puji Astuti, Ketua PPS Desa Sukoharjo.

Hadi Subronto selaku Kepala Desa Sukoharjo menyampaikan harapan kepada semua pemangku kepentingan agar dapat berpartisipasi maksimal mensukseskan pemilu sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

“Netralitas menjadi asas yang penting bagi saya, staf Pemerintah Desa, Kepolisian, TNI, dan utamanya bagi penyelenggara pemilu, termasuk bapak-ibu semua jika nanti terpilih dan terlibat sebagai anggota KPPS di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Merupakan harapan kita bersama, pemilu serentak di Desa Sukoharjo dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan damai,” ujarnya.

Selain pemaparan informasi mengenai tahapan, syarat pemilih, pendataan, gambaran umum pemungutan suara, dan proses rekruitmen calon KPPS, sosialisasi juga diisi dengan pengenalan spesimen surat suara sesuai ukuran asli serta pemutaran film produksi PPK Ngaglik dan PPS se-Kecamatan Ngaglik berjudul Pemilih Berdaulat Negara Kuat.

Pada sesi diskusi, Ngadimin warga Wonosalam menanyakan mengenai pendampingan pemilih buta huruf atau lansia. Sementara itu Azun Munandar, warga Gemutri menanyakan tentang rentang waktu penghitungan suara bagi KPPS yang dalam kalkulasinya akan menghitung dan merekap 5 surat suara dikalikan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Menanggapi pertanyaan pertama, Marjonet, Ketua PPK Ngaglik menyatakan bahwa semua pemilih yang memang membutuhkan pendamping saat pemungutan suara nanti dapat menunjuk seorang yang dipercaya dari keluarganya, kemudian mengisi dan menanda tangani formulir yang disediakan oleh KPPS mengenai kegiatan pendampingan tersebut.

Menanggapi pertanyaan kedua, Dita Hendri Irawan, Divisi Hukum PPK Ngaglik mengatakan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara adalah UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU no.3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

“Berdasar ketentuan perundang- undangan yang berlaku, pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00- 13.00 waktu setempat. Untuk proses rekapitulasi disebutkan bahwa urutan proses rekap dimulai dari penghitungan surat suara Presiden dan Wakil Presiden diikuti surat suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan terakhir surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Yang menjadi catatan penting selanjutnya adalah proses rekapitulasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemungutan suara, jadi proses rekap ini sendiri tidak boleh lebih dari jam 00.00 waktu setempat,” ungkap Dita Hendri. (DHI)

image_pdfimage_print
Bagikan: