Bertempat di Grha Sarina Vidi, Mlati, Sleman, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman mengadakan Workshop Pemetaan dan Analisis Situasi Program Stunting yang diikuti oleh beberapa perangkat daerah lintas sektor di Kabupaten Sleman pada Kamis (9/2/2021). Workshop dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sleman, Wisnu Murti Yani.
Dalam pembukaannya, Wisnu menyebutkan bahwa angka stunting di Kabupaten Sleman mengalami penurunan. “Stunting di Kabupaten Sleman secara bertahap terus menurun dari 25% turun menjadi 12%, kemudian menjadi 10% dan terakhir setelah implementasi program lintas sektor menjadi 7,3%” kata Wisnu.
Ia juga mengatakan bahwa Kabupaten Sleman saat ini telah menjadi lokasi fokus (lokus) stunting. “Bukan karena tingkat stuntingnya tinggi, tetapi karena semua daerah di Indonesia harus menjadi lokus stunting” tambahnya.
Pada tahun 2021, lokasi fokus prioritas penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 10 lokus (kalurahan) dari 26 lokus yang diusulkan. 10 lokus tersebut tersebar di 10 kapanewon.
Erny Maryatun, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan Bappeda Sleman, pada kesempatan tersebut menyampaikan kriteria seleksi dan prioritas desa lokasi fokus.
“Kriteria yang digunakan utk menetapkan desa lokasi fokus sekurang-kurangnya meliputi memiliki prevalensi stunting melebihi rata-rata, memiliki jumlah kasus stunting melebihi rata-rata, memiliki lebih dari 50% indikator utama yg menunjukkan cakupan intervensi gizi tergolong kurang meskipun prevalensi stunting rendah,” terang Erny.
Sementara narasumber dari Tim Pendampingan Akselerasi Penanggulangan Stunting Dirjen Bangda Kemendagri, Bagus Budisetya Affandri, menyoroti mengenai penentuan lokus untuk tahun 2022 serta apa yang perlu dilakukan terkait 8 aksi integrasi pengentasan stunting.
“Pelaksanaan 8 aksi integrasi di tahun 2021 dilakukan untuk menentukan program dan kegiatan serta lokus di tahun T+1,” ungkap Bagus.
Delapan aksi integrasi tersebut terdiri dari analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembug stunting, peraturan bupati tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen desa, pengukuran dan publikasi data stunting serta review kinerja tahunan. Setiap aksi integrasi tersebut diampu oleh masing-masing perangkat daerah yang terkait.
“Pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting juga harus disinkronkan dgn pelaksanaan program di tingkat pusat,” imbuh Bagus.
Workshop diakhiri dengan tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber.
