Sleman – Seiring dengan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman senantiasa berkomitmen untuk terus mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di semua lini pemerintahan, dari tingkat kabupaten, Kecamatan termasuk juga penyelenggaraan Pemerintah Desa. Terlebih desa merupakan institusi pemerintahan yang memiliki peran dan tanggungjawab untuk melakukan pelayanan langsung pada masyarakat.
Demikian antara lain disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Hukum, Jazim Sumirat SH ketika menerima kunjungan para Kepala Desa Pemkab Gianyar Bali di Pemkab Sleman, kemarin. Dikatakan Jazim upaya mengimplementasikan tata kelola pemerintahan desa yang baik, Pemkab Sleman memulainya dengan wujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bersih, sportif, tertib dan aman. Pada semester ke 2 tahun 2013, Pemkab Sleman telah melakukan pengisian jabatan 33 Kepala Desa, dan pada pertengahan Februari tahun 2014 ini, Pemkab Sleman juga telah melaksanakan pemilihan kepala Desa di 14 Desa.
Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa, Pemkab Sleman memberikan bantuan melalui APBD Sleman, yang nilai nominalnya disesuaikan dengan jumlah pemilih di wilayah desa tersebut. Bantuan juga diberikan dalam bentuk tunjangan penghasilan berupa TPAPD (Tunjangan Perangkat Aparatur Pemerintah Desa) untuk Kepala Desa dan perangkatnya.
“Pemkab Sleman juga memberikan alokasi dana desa (ADD) dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa. Pemberikan ADD ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan, pemerataan pembangunan dan untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat,” kata Jazim.
Dijelaskan pula bahwa pada tahun 2013 Pemkab Sleman menyalurkan kurang lebih sejumlah Rp 15 miliar kepada 86 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Sleman melalui Bank Sleman. Alokasi dana desa ini diatur untuk keperluan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dan sisanya digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
