Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman terancam kekurangan anggaran terkait Pelaksanaan Pilkada 2015. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman hanya menyetujui anggaran Pilkada Rp 24 miliar dari pengajuan Rp 28 miliar. Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi mengatakan hal tersebut ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Menurutnya, KPU masih terus melakukan koordinasi dengan Pemda terutama soal dana tersebut. Dana Rp 24 miliar tersebut dianggap belum mampu mengakomodir tahapan baru Pilkada sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pemilu kepala daerah oleh rakyat.
“Dalam Perppu tersebut, tertulis jika setiap bakal calon kepala daerah harus mengikuti uji publik yang difasilitasi oleh KPU. Dalam uji publik tersebut akan menghadirkan akademisi dan toko masyarakat. Anggaran Rp 24 miliar yang disetujui tersebut kami nilai belum mengakomodir uji publik. Melainkan masih berdasarkan sistem Pilkada langsung sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilu,” katanya.
Berapa biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan uji publik dan KPU akan mengupayakan dari mana, Ahmad Shidqi masih belum bisa menjelaskan dengan rinci. Sebab hingga sekarang pihaknya masih menunggu petunjuk teknisnya sepeti apa, sehingga bisa dapat mereka-reka kebutuhannya berapa.
Lebih lanjut Ahmad Shidqi menuturkan, KPU Sleman bersama KPU DIY dan kabupaten lainnya sepekan sekali terus melakukan pengkajian terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut. Beberapa hal yang menjadi materi diskusi seperti inventarisis kemungkinan masalah yang muncul jika Perppu itu diberlakukan.
“Apalagi dalam Perppu tersebut juga menyebutkan jika sengketa hasil pemilu bukan lagi di Mahkamah Konstitusi (MK). Melainkan Mahkamah Agung (MA). MA juga akan menunjuk empat Pengadilan Tinggi (PT) di Indonesia untuk jika ada yang kurang puas dengan hasil Pilkada. Jika belum puas lagi, bisa mengajukan kasasi ke MA. Di Yogyakarta akan menjadi satu daerah yang ditunjuk MA, kita masih belum tahu,” ujarnya.
