Sleman – Badan Pemusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margokaton menggelar Musyawarah Kalurahan (Muskal) pada Jumat (14/7/2023) di Gedung Pertemuan Margokaton. Kegiatan dihadiri langsung oleh anggota DPRD Provinsi DIY, yaitu Yuni Setyo Rahayu dari Komisi A, dan Ramelan dari Komisi B.
Supranyata, Ketua BPKal Margokaton menuturkan, muskal yang merupakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 ini sebelumnya telah didahului dengan Pra Muskal ditingkat BPK al dan Pemerintah Kalurahan sehingga muskal yang digelar sebagai ajang klarifikasi rencana kerja yang diusulkan.
“Muskal ini adalah pandangan resmi yang berpijak dari penjaringan aspirasi masyarakat yang sudah dilaksanakan. Sebelumnya juga diadakan rapat internal yang merangkum 85 usulan kegiatan yang berasal dari 12 padukuhan. Dilanjutkan dengan Pramuskal dan muskal kali ini merupakan pemaparan yang membutuhkan pencermatan dari peserta muskal yang terdiri dari pamong kalurahan, dukuh, Babinsa/Babinkamtibmas, LKK dan tokoh masyarakat,” jelasnya.
Samino, Panewu Seyegan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPKal yang bisa menyelenggarakan Muskal yang merupakan forum tertinggi dalam merencanakan kebutuhan masyarakat. Samino menyinggung kemampuan dari sumber dana baik DD, ADD dan BKK reguler yang terbatas, sehingga diperlukan langkah strategis dengan bekerja sama dengan anggota Dewan.
Samino juga mengingatkan untuk dapat memilah dan memilih kegiatan yang prioritas berdasarkan kebutuhan bukan keinginan dan juga masih perlu digali lagi peran pihak swasta dalam menggulirkan dananya ke kalurahan dalam bentuk CSR.
Sementara Anggit Bimanyu, Lurah Margokaton mengajak anggota Dewan yang hadir untuk dapat mendukung kegiatan yang dicanangkan dalam muskal, karena desa sendiri memiliki keterbatasan dana.
Yuni Setyo Rahayu, menyambut baik keinginan dari Margokaton untuk menggandeng Anggota Dewan. “Silakan kegiatan yang tidak bisa dibiayai di Kabupaten untuk diusulkan di Provinsi melalui pokir Dewan,” ujar Yuni.
Yuni menambahkan ada beberapa kegiatan favorit yang diusulkan oleh masyarakat seperti Padat Karya, Hibah Kelompok Usaha, pelatihan, dan UMKM.
Ramelan juga menambahkan untuk penentuan kegiatan RKP 2024 kalurahan Margokaton berdasarkan kebutuhan masyarakat yang masuk skala prioritas.
Irdhom Hidayah, Carik Margokaton memaparkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun Anggaran 2024 dengan dasar RPJMKal dan penjaringan Aspirasi Masyarakat, adapun prioritas kegiatan ditetapkan di Muskal.
Setelah mendapat tanggapan dari peserta muskal, secara aklamasi Rancangan RKP tahun 2024 dapat disepakati.
Dibagian penutup, dibentuk tim verifikasi kegiatan sejumlah 7 orang dari unsur yang kapable yang juga mendapat kesepakatan dari peserta muskal untuk verifikasi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Sutarto Agus/KIM Seyegan).
