Sleman – Guna memahami asas netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pesta demokrasi 2024 mendatang maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Gamping melakukan sosialisasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum di wilayah Kapanewon gamping berbarengan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kapanewon Gamping yang berlangsung di Rajaklana Resto, Balecatur, Gamping, Sleman, Kamis (27/7/2023).
Kegiatan dihadiri oleh Panewu Gamping, Yakti Yudanto, Kepala Kepolisian Sektor Gamping, Kompol Surahman, Wakil Komandan Komando Rayon Militer 17/GP, Kapten Wahyani, kepala instansi pemerintah, serta Lurah di tingkat Kapanewon Gamping beserta jajarannya masing-masing yang terdiri dari Puskesmas Gamping I, Puskesmas Gamping II, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kantor Urusan Agama, UPT Pelayanan Pendidikan, Unit Pengelola Kegiatan, Balai Penyuluh Keluarga Berencana, Panitia Pemilihan Kecamatan, serta Pemerintah Kalurahan Trihanggo, Nogotirto, Banyuraden, Ambarketawang, dan Balecatur.
Dalam paparannya, Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo mengemukakan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib menjaga kenetralannya pada perhelatan Pemilu dan Pemilihan 2024 agar tidak terjadi gesekan atau konflik antar Aparatur Sipil Negara demi menjaga persatuan dan kesatuan.
“Meskipun Aparatur Sipil Negara harus bertindak netral, namun masih memiliki hak pilih yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain seperti yang tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” terang Adnan.
Terkait pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menjalin kerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (SIAPNET) yang mempunyai tugas menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara. Adapun KASN bertugas untuk melakukan pengawasan atas pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara, serta melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara kepada Presiden.
“Sedangkan pedoman pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum,” imbuhnya.
Adnan juga menambahkan larangan-larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden, calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengikuti kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain, maupun sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)
