Sleman – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Depok Sleman Adihanto Purnomo mengungkap berbagai upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menjaga kualitas pemilu tanpa disinformasi.
Adihanto pun mengingatkan agar khalayak berhati-hati dalam menggunakan jemari dalam membuat atau menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya.
Semua elemen masyarakat, menurut Adihanto, perlu meningkatkan kemampuan literasi agar tidak mudah terhasut dengan berita hoaks.
Bahkan, dirinya mengingatkan agar berhati-hati menjalani aktivitas media sosial dalam menyampaikan informasi yang ternyata tidak benar.
“Kalau dulu kita diajari peribahasa mulutmu harimaumu, yang artinya hati-hati dengan mulut kita, saat ini mungkin bertambah menjadi hati-hati juga dengan jarimu. Dalam Pemilu, membuat dan menyebarkan hoaks ada ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana. Begitu pula dengan penyelenggara pemilu,” jelasnya saat Rapat Koordinasi Internal Jajaran Komisioner dan Sekretariat Panwaslu Depok, Rabu (4/10/2023).
Jebolan Universitas Janabadra Yogyakarta ini menuturkan, Panwaslu Depok harus melakukan upaya pencegahan dengan identifikasi kerawanan hoaks serta meningkatkan literasi dengan kolaborasi berbagai pihak misalnya masyarakat sipil, media massa, platform media sosial, dan lainnya.
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi ini menyatakan, hoaks dan disinformasi dalam Pemilu perlu diwaspadai agar menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan kontestasi yang sehat.
Berdasarkan catatan Pemilu 2019 kemaren, Adihanto menegaskan, hoaks menjadi senjata pemecah yang bernada permusuhan untuk mengelabui sekaligus meraih simpati agar bisa menang.
“Catatan kita, mau tidak mau hoaks menjadi senjata konflik yang cukup ampuh antarpeserta pemilu. Ini realita yang bukan hanya di tanar air kita saja,” ujarnya, seraya melanjutkan, “Ini dunia baru dalam menyebarkan informasi yang salah dan bisa begitu cepat dan masif. Harga mahal yang harus dibayar akibat hoaks adalah kebencian, permusuhan, dan turunnya kepercayaan kepada kinerja penyelenggara pemilu,” tegas pria kelahiran Pati, Jawa Tengah ini.
“Menjadi tantangan bersama dalam membangun ruang demokrasi tanpa disinformasi, karena saat ini lebih dari 78% penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)
