Sleman – Pemerintah Kabupaten Subang melakukan studi banding terkait pelaksanaan BPJS di Kabupaten Sleman, belum lama ini, dan mereka ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan program BPJS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebab di Kabupaten Subang masyarakat  masih bingung dengan pelaksanaan di lapangan dalam perawatan di rumah sakit, terkait dengan perubahan pindah ke BPJS mulai Januari yang di canangkan presiden RI.
Menanggapi hal ini, Ir. H. Rohman Agus Sukamto yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  mengatakan bahwa di Kabupaten Sleman masih memberlakukan Jamkesmas, Jamkesda, maupun Askes.
Untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan di RSU ada pelayanan dari BPJS namun yang paling repot pengguna jamkesmas harus antri untuk  klarifikasi dan pendataan kembali di BPJS bahkan sehari bisa ada 600 pemohon. Sedangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan Puskesmas menginduk ke RSUD.
Untuk pengelolaan pajak PBB baru tahun ini  dilaksanakan dan masih ada tunggakan sekitar Rp108 miliar hal ini terdi karena proses transisi  pengelolaan,  disamping pemilik tanah yang banyak dari luar Jogja untuk validasi data dilakukan Pemda dan pajak pratama.
Sedangkan BPHTB telah dilaksanakan tahun lalu.  Hal inilah yang banyak mendongkrak PAD Kabupaten Sleman dan  target tahun 2014 ini sebesar Rp64 miliar.
Sementara untuk honorer K2 di Sleman berjumlah 1.173 orang yang dominan  terdiri GTT dan PTT yang lolos ujian 486 orang dan  masih tersisa sekitar 700 orang yang belum lolos. Kemudian para honorer yang belum lolos meminta dewan mengantar ke Kemenpan untuk menyampaikan aspirasinya.
