Sleman – Untuk mengatasi masih tingginya angka prevalensi stunting di beberapa kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman, membutuhkan komitmen kalurahan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting.
Untuk itu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman selaku Sekretariat Pelaksana TPPS menggelar Rembug Stunting, Kamis (18/4/2024) yang digelar di Grha Sarina Vidi Jalan Magelang No. 75 Mlati, Sleman.
Acara yang dikemas dalam bentuk workshop dengan tema Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Masalah Wilayah Menuju New Zero Stunting di tahun 2024 ini dihadiri oleh Bupati Sleman selaku Tim Pembina TPPS, Wakil Bupati Sleman selaku Ketua TPPS, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Anggota TPPS, Perangkat Daerah terkait, Panewu, Lurah, Forum CSR Kabupaten Sleman, praktisi kesehatan, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, forum anak, forum generasi berencana, dan kader kesehatan.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam arahannya menyambut baik Workshop Rembuk Stunting ini sebagai bentuk upaya menyatukan langkah kita menangani stunting di Kabupaten Sleman.
“Syukur Alhamdulillah prevalensi stunting Sleman menunjukkan penurunan. Berdasarkan ePPGBM, prevalensi stunting Sleman turun sebesar 2,37 persen sehingga menjadi 4,51 di tahun 2023 lalu,” jelas Kustini.
Kustini menuturkan, bahwa dari total kasus stunting, ternyata hanya 4,93 persen atau sebanyak 108 kasus dari 2.208 kasus kejadian stunting yang berasal dari keluarga miskin.
“Dengan demikian stunting bukan hanya perkara lemahnya ekonomi namun lebih pada membangun kesadaran dan pengetahuan dalam pencegahan stunting,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa selaku Ketua TPPS menekankan agar semua pihak memperhatikan beberapa hal terkait hasil hasil Audit Kasus Stunting (AKS) Tahun 2023 di Kabupaten Sleman.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak yaitu perilaku merokok di rumah tangga masih menjadi faktor determinan yaitu sebesar 64 persen.
“Selanjutnya, pola asuh dan pemberian makanan balita dan anak masih menjadi perhatian serius karena hanya 5 persen dari kasus stunting yang berasal dari keluarga tidak mampu, artinya tidak ada masalah terkait akses pangan dalam keluarga,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wildan Solichin, Kepala Dinas P3AP2KB menyampaikan paparan hasil monitoring dan evaluasi 2023 dan rencana kerja TPPS Kabupaten Sleman sebagai narasumber pertama.
Narasumber kedua Samsul Bakri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman membahas materi mengenai kebijakan pemberdayaan pemerintah kalurahan dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Sedangkan narasumber ketiga Diah Retnoningsih, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan materi mengenai integrasi program kegiatan stunting dalam perencanaan pembangunan.
Usai para narasumber memaparkan materinya, acara dilanjutkan dengan rembug / diskusi mengenai permasalahan penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman.
Dalam acara ini Bupati Sleman bersama Ketua TPPS menandatangani Berita Acara Rembug Stunting. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting bersama lintas sektor dan komitmen Kalurahan dengan Prevalensi Stunting di atas Kabupaten. (Andri/Kontributor KIM Sleman)
