Sleman – Pemerintah Kapanewon Tempel menggelar Sosialisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini Konflik Sosial Menjelang Pilkada Sleman Tahun 2024 di Griya Dhahar Taman Merdiko Sono Kulon Merdikorejo, Tempel pada Selasa (4/6/2024). Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Panewu Anom Tempel, Dyah Purwanti.
Menurut Dyah Purwanti, pasca ditetapkannya hasil Pemilu 2024 dan dilanjutkan dengan Pilkada tentunya memberikan dampak meningkatnya suhu politik di berbagai daerah, terlebih dalam tahapannya sangat rawan sekali terjadi gesekan di masyarakat, baik gesekan yang langsung terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya.
“Isu ini menjadi problem klasik pada setiap gelaran Pemilihan. Oleh karena itu, Pemerintah Kapanewon Tempel perlu memfasilitasi Sosialisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini Konflik Sosial Menjelang Pilkada Sleman 2024 nanti bagi FKDM dan FPK yang ada di lingkungan Pemerintah Kapanewon Tempel,” tegasnya.
Pada momen tersebut, Dyah juga menegaskan bahwa demokrasi di Kabupaten Sleman khususnya di wilayah Tempel sudah sangat baik karena masyarakat memiliki ruang untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan aspirasi melalui organisasi.
“Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh forum-forum yang ada dalam hal ini FKDM dan FPK tingkat Kapanewon untuk berkolaborasi guna deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial di masa pilkada. Saya yakin, masyarakat Kapanewon Tempel sudah pintar, mampu dengan bijak memilih, memilah, dan menilai calon terbaik pada Pilkada nanti. Mari kita jaga Tempel tetap kondusif seperti saat ini, jangan ada gontok-gontokan antar ormas, jadilah teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk keutuhan NKRI,” pungkasnya.
Selanjutnya, Saridjan, Ketua FKDM Kabupaten Sleman, menyampaikan dalam materinya apa tugas, fungsi dan peranan FKDM dalam upaya pencegahan dini dan deteksi dini terhadap konflik yang bisa saja terjadi jelang perhelatan pilkada Sleman tahun ini.
Narasumber selanjutnya, Muhammad Nur Kholis, Ketua FPK Kabupaten Sleman dalam materinya menyampaikan tentang Kedudukan Kalurahan dalam sejarah Indonesia serta basisnya dalam ketahanan ideologi.
“Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, Kalurahan harus memiliki norma dan tata nilai yang menjadi dasar negara dan menjadi ujung tombak pembangunan serta salah satu pilar keberlangsungan negara,” ungkap Muh Nur Kholis
Selain itu sebagai forum pembauran kebangsaan, harus menjaga kerukunan hubungan di masyarakat, FPK harus jadi forum pengenalan nilai nilai budaya dan tradisi, serta harus menciptakan harmonisasi untuk menjaga kebhinekaan.
“FPK sebagai lembaga yang didalamnya beranggotakan tokoh dari berbagai etnis, suku, agama dan bangsa harus menciptakan sebagai FPK yang berkarakter Pancasila, baik di tingkat Kapanewon maupun di Kalurahan nya masing-masing,” demikian jelas Muh Nur Kholis.(sbd_kimtempel)
