Sleman – Demi mencegah dan memitigasi risiko-risiko yang dapat merusak integritas proses demokrasi khususnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sleman tahun 2024 mendatang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman membuat indikator rawan tinggi dimensi penyelenggaraan pemilu guna memetakan potensi kerawanan yang dapat memengaruhi kelancaran dan kualitas pemilihan di wilayah Kabupaten Sleman.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman, Raden Yuwan Sikra selaku narasumber dalam kegiatan seminar kewaspadaan dini dalam rangka antisipasi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Sleman yang digelar di Aula Lantai III Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa (20/8/2024).
“Dengan indikator ini, pengawas pemilu dapat mengidentifikasi area-area yang berpotensi menimbulkan gangguan, seperti ketidakamanan, manipulasi suara, maupun pelanggaran etika pemilu,” ucap Yuwan.
Menurutnya ada empat sub dimensi yang dapat dijadikan indikator rawan tinggi dimensi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sleman, diantaranya sub dimensi hak memilih, sub dimensi pelaksanaan kampanye, sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara, serta sub dimensi adjudikasi dan keberatan.
Ia menguraikan sub dimensi hak memilih mencakup adanya pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap, serta adanya pemilih pindah memilih yang tidak dapat memberikan hak suaranya. Sedangkan sub dimensi pelaksanaan kampanye berkaitan dengan adanya ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu yang merugikan kampanye calon.
Selanjutnya, sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara meliputi adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar, adanya informasi pelanggaraan saat pemungutan suara di Pilkada, adanya pemungutan suara ulang dalam Pilkada, serta adanya saran perbaikan atau catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara. Adapun sub dimensi adjudikasi dan keberatan memuat adanya keberatan maupun sengketa proses Pilkada.
Lebih lanjut, Yuwan menuturkan bahwa indikator tersebut juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pihak pengawas pemilu bisa memantau perkembangan situasi di lapangan secara lebih terstruktur.
“Setiap perkembangan yang berpotensi mengganggu proses pemilihan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga langkah-langkah antisipatif dapat segera diambil agar potensi gangguan dapat diminimalisir dan masyarakat dapat lebih percaya pada hasil pemilihan yang transparan dan jujur,” terangnya.
Masyarakat yang sadar dan aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu akan membantu mengurangi tingkat kerawanan, karena adanya kontrol sosial yang kuat terhadap praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi. Dengan demikian, partisipasi publik dalam pengawasan pemilu dapat menjadi salah satu strategi preventif terhadap potensi gangguan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)
