Sleman – Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Balai Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Sleman, Senin (4/5). Ikut mendampingi Presiden, Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.
Ikut menyambut kedatangan Presiden yakni Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI dan pejabat lainnya. Di Kabupaten Sleman, menurut Puan Maharani total yang diberikan ada 1.806 penerima KKS, 1.216 siswa penerima KIP dan 4.415 penerima KIS.
Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi memanggil dan membagikan langsung kepada penerima dan berdialog dengan anak-anak penerima Kartu Pintar dan berpesan untuk meningkatkan jam belajar karena sewaktu ditanya anak-anak menjawab belajar dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB ada yang sampai jam 21.00 WIB.
Untuk dapat menjadi pintar Jokowi meminta pelajar mengingkatkan jam belajar dari habis Magrib sampai pukul 23.00 WIB. Tetapi tidak mesti harus jam itu belajar bisa diselingi dengan kegiatan lain agar tidak spaneng. Habis sekolah juga harus dimanfaatkan untuk mengerjakan PR dan malamnya baru belajar.
Untuk siswa penerima KIP mendapatkan Rp 450 ribu per tahun untuk siswa SD, Rp 750 ribu per tahun untuk jenjang SMP dan Rp 1 juta bagi siswa SMA/SMK. Sedangkan masyarakat penerima KKS mendapatkan Rp 600 ribu untuk tiga bulan. Sementara KIS disesuaikan dengan iuran masing-masing masyarakat.
Jokowi juga berpesan kepada masyarakat agar ikut bersama-sama dengan pemerintah mensukseskan sejumlah program tersebut. Jika masyarakat mendapati ada RS yang memberikan pelayanan kurang bagus, untuk segera melaporkan. Bisa ke instansi setempat atau langsung ke Menkes.
Jika tidak juga ada perubahan, masyarakat bisa melaporkan langsung ke presiden. Karena selama ini masih ada pelayanan RS yang belum baik. Termasuk masih ada RS swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS. Sehingga harapannya jangan sampai warga yang datang berobat di tolak oleh Rumah Sakit dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan.
Jokowi berpesan untuk memanfaatkan kartu ini sebaik-baiknya. Jika memang cuma pusing, batuk atau flu, ya jangan langsung ke RS. Tapi bisa ke Puskesmas dulu. Kalau memang flunya mengarah ke paru-paru baru periksa ke RS.
Kepada RS swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS akan memaksa dan bila tidak mau menerima pasien pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jokowi mengancam akan mencabut izin Rumah Sakit (RS) swasta. Sedangkan untuk RS pemerintah sudah semuanya bekerjasama dengan BPJS.
“Kami akui masih ada RS swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS. Namun mereka akan kami paksa. Kalau tetap tidak mau juga, saya akan menghubungi gubernur setempat agar mencabut izin RS tersebut,” tegasnya.
Sebelum meninggalkan lokasi, presiden juga membagi-bagikan kaos dan buku kepada masyarakat yang berjajar di pinggir jalan.
