Disnaker Sleman Gandeng DPRD Provinsi DIY Sosialisasikan Padat Karya di Margomulyo

Sleman – Bertempat di rumah dukuh Kregolan Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Jum’at (13/9/2024) diadakan sosialisasi kegiatan Padat Karya Tahap 4 yang merupakan kegiatan BKK Infrastruktur tahun 2024.

Sosialisasi diikuti oleh peserta yang terdiri dari pamong Kalurahan, Babinsa/Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur perempuan dan calon pekerja. Adapun pembekalan diberikan oleh anggota DPRD Provinsi DIY, anggota DPRD Kabupaten Sleman, Disnaker Kabupaten Sleman dan fasilitator/pendamping Padat Karya.

Eko Puji Mulyanto, Lurah Margomulyo dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada peserta dan Narasumber sekaligus menyampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap pembangunan di Margomulyo sehingga berkesempatan mendapat kegiatan Padat Karya Tahap ke 4 tahun 2024.

Ramelan, anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam sambutannya menyampaikan bahwa BKK Infrastruktur dengan mekanisme padat karya ini merupakan bentuk komunikasi Anggota Dewan dengan Konstituennya sehingga nuansa politis tidak bisa dihindarkan. Harapan Ramelan, kegiatan yang sudah difasilitasi dan dikawal oleh Anggota DPRD ini menjadi umpan balik dalam pilihan legeslatif di tahun mendatang.

Senada dengan Ramelan, anggota DPRD Provinsi DIY, Yuni Setia Rahayu, menyampaikan bahwa program usulan kegiatan dari masyarakat begitu banyak dan tidak semua bisa difasilitasi sehingga kegiatan yang sifatnya prioritas yang diutamakan.

Yuni mempersilahkan masyarakat mengakses Kamus kegiatan dari pokir Dewan yang bisa menjawab kebutuhan di masyarakat.

“Adapun mekanisme padat karya ini merupakan fasilitasi Dewan yang tidak bisa secara langsung disampaikan kepada masyarakat tetapi harus melalui Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota,” jelas Yuni.

Nungki Puriastuti, dari Disnaker Sleman, dalam penjelasannya menitik beratkan pada pelaksanaan yang sifatnya administratif. Ditegaskan oleh Nungki bahwasannya dalam kegiatan padat karya hal yang paling utama adalah penyerapan tenaga kerja sehingga kegiatan BKK Infrastruktur ini didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja.

BKK Provinsi DIY melalui pokir dewan ini dilaksanakan dengan swakelola type 4 yang menunjuk LPMKal sebagai pihak ke 3 sebagai pelaksana dan Bertanggung jawab  dalam pelaksanaannya.

“Padat Karya dari, oleh dan untuk masyarakat ini tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga,” demikian tandas Nungki

Nungki juga menjelaskan tidak ada ganti rugi atau tuntutan terhadap lahan atau tanah yang menjadi obyek pekerjaan fisik. Hal ini dikuatkan dengan surat kerelaan dari pemilik tanah/lahan.

“Hal lain yang perlu diketahui adalah dalam pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan alat berat. Dan apabila menggunakan, tidak dibiayai oleh padat karya,” tegas Nungki.

Dibagian akhir, Nungki menjelaskan tentang waktu pelaksanaannya yaitu 5 jam per harinya, ada 1 hari libur tiap minggunya dan kegiatan tidak boleh dikerjakan malam hari. Tentang Uang Perangsang Kerja (UPK) akan dibayarkan seminggu sekali dengan besaran yang sudah ditentukan oleh Disnaker.

Ari Puji Mulyani, Fasilitator pendamping Padat Karya di Padukuhan Kregolan mengakhiri pembekalan teknis padat karya dengan menyampaikan tentang opsi teknis yang berupa kegiatan cor blok dengan target volume 45,8 m3, ketebalan 10 cm, lebar 2,3 – 3 m dengan campuran material 1-2-3. Kegiatan dimulai selama 20 hari, setelah premi BPJS Ketenagakerjaan dibayar dan papan informasi dipasang dilokasi.

Sebelum kegiatan ditutup dibuka sesi tanya jawab peserta dengan Nara sumber. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

image_pdfimage_print
Bagikan: