Panwascam Moyudan Gelar Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024

Sleman – Pasca penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2024, Panwascam Kapanewon Moyudan gelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan evaluasi, di Pendopi Kapanewon Moyudan,pada Jum’at (13/12/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Panewu, Kapolsek, Danramil, Moyudan, Lurah se- Kapanewon Moyudan, Sekretariat dan anggota PPK Moyudan, ketua dan anggota PPS se- Kapanewon Moyudan, serta Sekretariat PPS.

Ketua Panwascam Moyudan, Tri Juniarta melaporkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan di Moyudan semua tahapan pilkada berjalan dengan lancar. Ia juga mohon maaf kepada Pemerintah Kapanewon beserta jajaran Forum Pimpinan Kapanewon (Forpimka) Moyudan, Lurah se-Kapanewon Moyudan, dan seluruh penyelenggara baik PPK maupun PPS, apabila kurang optimal dalam kepengawasannya karena keterbatasan personil.

“Evaluasi ini bukan untuk mencari salah dan benar, tetapi sebagai bahan perbaikan untuk pemilu yang akan datang,” tutur Juni.

Selanjutnya, Panewu Moyudan, Harsowarsono mengapresiasi seluruh penyelenggara pilkada yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga penyelenggaraan pilkada berjalan lancar. Sebagai indikasinya, partisipasi masyarakat mencapai 85% yang menggunakan hak pilihnya.

“Pada hari ini selain kita gunakan untuk evaluasi juga merupakan reuni dari seluruh unsur penyelenggara, pemerintah, TNI dan Kepolisian,” ungkap Harso.

Ia menambahkan bahwa di Moyudan tidak ada pelangaran, kode etik netralitas dan profesioniltas selalu terjaga dengan baik.

“Secara umum penyelenggaran pemilihan di 64 TPS di Moyudan berjalan lancar,” tandasnya.

Sementara, Kapolsek Moyudan, AKP Bowo Susila memberikan evaluasi secara umum dari segi keamanan penyelenggaraan pilkada di Moyudan berjalan kondusif. Hal tersebut karena semua stakeholder bersinergi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pelanggaran yang terjadi ialah pada masa kampanye adanya pemasangan APK yang menganggu pemakai jalan.

“Hal tersebut sebaiknya perlu dikoordinasikan terlebih dahulu sebelum pemasangan, karena apabila sudah terpasang bila pihak keamanan atau penyelenggara yang memindah, akan rawan terjadinya konflik,” jelas Bowo. (Giek / KIM Moyudan)

image_pdfimage_print
Bagikan: