Sleman – Kabupaten Sleman mencatatkan prestasi sebagai daerah dengan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2024, indeks MCP Sleman mencapai 97,38, menempatkannya di peringkat 14 secara nasional dan peringkat 1 di DIY.
Capaian tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Anti Korupsi yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Sleman, Jumat (14/3). Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan MCP tidak sekadar tentang meraih indeks tinggi, tetapi juga harus mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel.
“MCP bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana kita memastikan pelayanan kepada masyarakat benar-benar berkualitas dan penuh tanggung jawab. Pemerintah memiliki amanah untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas,” ujar Harda.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga semangat dan komitmen dalam bekerja. Menurutnya, setiap pimpinan perangkat daerah harus memberikan contoh budaya kerja yang baik serta berdiskusi secara terbuka guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pencegahan korupsi.
“Diskusikan bersama dan ambil langkah yang diperlukan agar manfaat MCP dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Plt. Inspektur Kabupaten Sleman, Taupiq Wahyudi, mengungkapkan bahwa indeks MCP Sleman mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022 dan 2023, Sleman meraih skor 94, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi 97,38.
Beberapa aspek yang mencapai 100 persen dalam MCP Sleman, antara lain adalah Penganggaran, Pengadaan barang dan jasa, dan Manajemen ASN
Sementara itu, sektor lain juga menunjukkan capaian tinggi yaituPengawasan APIP dan optimalisasi pajak sebesar 97 persen dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebesar 95 persen
MCP KPK sendiri merupakan instrumen untuk memperkuat pengawasan internal dan mencegah penyalahgunaan anggaran di pemerintahan daerah. Melalui kerja sama antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), MCP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan pencapaian ini, Sleman diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
