Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap pembangunan dalam lima tahun ke depan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi fokus utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 yang dibahas dalam Musrenbang di Ngaglik, Senin (5/5).
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar agenda teknokratis pemerintah, melainkan arah kebijakan yang harus menyentuh kebutuhan nyata warga, terutama di sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.
“Pembangunan itu harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada warga yang tertinggal dari proses pembangunan, baik mereka yang tinggal di wilayah kota maupun desa,” tegas Danang.
Ia menambahkan, salah satu prioritas ke depan adalah menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat dan merata, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku utama.
RPJMD 2025–2029 mengusung visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban.” Visi ini, menurut Danang, akan diterjemahkan ke dalam program-program konkrit yang mendukung pemerataan akses layanan dasar dan meningkatkan daya saing warga di tengah tantangan global.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sleman, Dwi Anta Sudibya, menambahkan bahwa masukan dari berbagai elemen masyarakat—mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga akademisi—telah diintegrasikan dalam proses perumusan RPJMD.
“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan tidak elitis, tetapi benar-benar mencerminkan realitas lapangan,” jelasnya.
Isu-isu seperti ketimpangan akses pendidikan, distribusi layanan kesehatan, hingga perlunya inovasi di sektor pertanian dan UMKM menjadi perhatian khusus dalam pembahasan Musrenbang RPJMD kali ini.
Musrenbang ini diikuti oleh 180 peserta dari berbagai unsur, termasuk perangkat daerah, DPRD, LSM, organisasi profesi, dan perwakilan masyarakat. Seluruhnya terlibat dalam diskusi untuk menyempurnakan arah kebijakan dan program pembangunan lima tahun ke depan.
