Sleman — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan agar platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada tidak menjadikan pelaku UMKM digital sebagai ‘sapi perah’. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Keluarga Besar HIPMI DIY di Hotel The Rich, Sleman, Sabtu (28/6/2025).
Menurut Bamsoet, potensi digitalisasi UMKM yang semula menjanjikan kini justru berbalik menjadi beban. Biaya komisi marketplace yang tinggi, ditambah berbagai potongan lainnya, membuat banyak pelaku UMKM kesulitan bertahan.
“Potongan komisi bisa mencapai 20 hingga 25 persen per transaksi. Belum lagi biaya iklan, administrasi, penalti, dan program flash sale yang sering kali merugikan penjual,” tegasnya.
Ia menyebut ketimpangan keuntungan menjadi sorotan. Pada 2024, Shopee mencatat pendapatan hingga USD 16,8 miliar, Tokopedia mencapai Rp 622 miliar, dan Lazada USD 3,8 miliar hanya dalam satu kuartal. Sementara itu, banyak UMKM justru mengalami penurunan marjin bahkan gulung tikar.
Survei Lembaga Demografi FEB UI awal 2025 menunjukkan 68 persen pelaku UMKM digital mengalami penurunan marjin, dan 43 persen sempat berhenti berjualan di marketplace. Data idEA juga mencatat sekitar 40 persen UMKM digital kesulitan meraih profit karena tingginya biaya operasional di platform digital.
“Dari 65 juta UMKM di Indonesia, sekitar 22 juta sudah terhubung ke platform digital. Tapi hanya sebagian kecil yang mampu tumbuh secara konsisten,” ujar Bamsoet, yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan mantan Ketua OKK HIPMI 2001–2005.
Bamsoet mendesak DPR, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UMKM untuk segera menyusun regulasi perlindungan pelaku usaha digital. Ia mengusulkan adanya batas maksimal komisi, kewajiban transparansi biaya, dan pendampingan hukum serta edukasi digital bagi UMKM.
“Banyak pelaku usaha kecil tidak punya pilihan selain mengikuti aturan platform. Tidak ada ruang negosiasi. Ini menciptakan ketergantungan yang tidak sehat,” ungkapnya.
Menurutnya, perlindungan terhadap UMKM harus menjadi agenda strategis karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Jika dibiarkan, UMKM bisa stagnan bahkan mati perlahan.
Sarasehan tersebut turut dihadiri Ketua Umum BPD HIPMI DIY Ekawati Rahayu Putri, serta para Ketua BPC HIPMI dari seluruh kabupaten/kota se-DIY: Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. (Ilham Agus/KIM Seyegan)
