Sleman — Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman, Kapanewon Depok menggelar kordinasi persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TPPS tahun 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Kapanewon Depok, Jumat (4/7/2025).
Pertemuan yang dihadiri unsur Jawatan Sosial, Koordinator TPPS Kapanewon Depok, serta perwakilan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kapanewon Depok ini bertujuan menyamakan langkah dan strategi pelaksanaan monev, dengan menyoroti data stunting, sinergi antar unsur, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat kalurahan dan posyandu.
Panewu Depok, Djoko Muljanto menegaskan bahwa persoalan stunting bukan semata-mata tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan merupakan isu multidimensi yang menuntut kerja sama dari seluruh pihak.
“Kami menekankan bahwa percepatan penurunan stunting adalah tanggung jawab kolektif. Ini bukan hanya soal gizi, tapi juga menyangkut pendidikan, sanitasi, perilaku hidup bersih, hingga kesiapan keluarga dalam mengasuh anak,” ujar Djoko.
Ia juga menyoroti pentingnya keakuratan data sebagai dasar perencanaan program.
Menurutnya, permasalahan teknis yang masih ditemukan pada aplikasi Elsimil, E-HDW, dan E-PPGBM dinilai menjadi hambatan dalam proses identifikasi dan intervensi dini terhadap kasus stunting.
“Kalau datanya lemah, kita tidak bisa bergerak tepat sasaran. Karena itu, kami mendorong agar para kader diberikan pelatihan ulang dan dukungan yang cukup agar sistem yang ada bisa dioptimalkan,” tambahnya.
Djoko juga menyampaikan bahwa Kapanewon Depok siap mendukung penuh pelaksanaan Monev TPPS di bulan Juli ini. Ia berharap hasil monev dapat menjadi titik evaluasi yang kuat untuk membenahi strategi intervensi ke depan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak yang lahir di wilayah Depok memiliki hak tumbuh dengan sehat dan cerdas. Itu misi besar kita. Maka, kolaborasi lintas sektor harus dikedepankan, bukan hanya formalitas,” tegasnya.
Data terbaru dari EPPGBM dan SSGI 2024 menunjukkan bahwa angka stunting di Sleman masih fluktuatif. Beberapa faktor risiko yang mengemuka antara lain ketidaktepatan pola makan balita, tingginya paparan asap rokok pada ibu hamil dan anak, pernikahan dini, serta kurangnya pendataan pada warga pendatang dan non-domisili.
Djoko menutup arahannya dengan mengajak seluruh pihak untuk menjadikan upaya penurunan stunting sebagai gerakan moral yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara simultan.
“Kita sedang membangun fondasi generasi masa depan. Jangan anggap remeh. Jika kita lemah hari ini, kita kehilangan masa depan bangsa. Maka, mari bekerja dengan hati dan dengan data,” pungkas Djoko.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan tim TPPS Depok dalam menyambut pelaksanaan monev dan menjadikan Depok sebagai salah satu wilayah percontohan dalam program penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Sleman. (Athiful/KIM Depok)
