Sleman – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman mengadakan bimbingan teknis (bimtek) Peningkatan Kapasitas Bumkalma dalam rangka Pengembangan Unit Usaha di Kapanewon Seyegan. Bimtek yang merupakan kegiatan PUPM tersebut dilaksanakan pada, Selasa (15/7/2025), di Aula Lantai II Kapanewon Seyegan.
Bimtek tersebut dihadiri oleh Panewu Seyegan beserta jajarannya, Lurah dari lima Kalurahan, Pengawas Bumkalma, pengurus Bumkalma, Pendamping Desa dan Ulu ulu.
Panewu Seyegan, Agung Indarto dalam sambutan menyampaikan bahwa dengan adanya bimtek ini diharapkan Bumkalma lebih berkembang, terutama dalam upaya peningkatan kemampuan pengembangan usaha. Agung juga menyinggung tentang berdirinya Koperasi Merah Putih yang diharapkan bisa bersinergi dan saling memperkuat.
“Keberadaan Koperasi Merah Putih jangan dikonotasikan sebagai hal yang negatif, sehingga dalam menjalankan usahanya nantinya tidak saling mematikan,” pesan Agung.
Ia menambahkan, sebagai penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG), Bumkalma jelas berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kerja sama dengan lembaga lain (swasta) diharapkan semakin luas dan terbuka, sehingga kegiatan Bumkalma bisa berkembang.
Direktur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Abdul Latip selaku narasumber menuturkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bisa didirikan oleh Bumkalma. LKM sendiri merupakan lembaga jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan, dan sebagai jasa konsultasi pengembangan usaha.
“LKM ini lembaga berbadan hukum bisa berbentuk Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah termasuk di dalamnya adalah Bumdes,” jelas Abdul Latip.
Ia pun menjelaskan juga tentang kepemilikan LKM dan permodalannya berdasarkan bentuk LKM sendiri. Misalnya LKM dalam bentuk PT/Perusda, modal minimalnya sebesar 1 milyar.
“Kegiatan usaha LKM adalah penyaluran pinjaman/pembiayaan, penghimpunan simpanan dan jasa konsultasi pengembangan usaha. LKM tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perbankan/asuransi,” tegas Abdul Latip.
LKM ini dalam operasionalnya juga ada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun perijinan ke OJK ini mempunyai beberapa syarat yaitu akte pendirian dan AD/ART, dokumen Rencana Kerja, Bukti modal disetor dan Surat Rekomendasi dari Pemda (kalau diperlukan).
OJK akan mengawasi kegiatan LKM. Pemerintah Daerah sendiri dapat memberikan dukungan permodalan dan fasilitasi. Sebagai upaya dalam pembinaan dan pengawasan, LKM wajib lapor keuangan.
Dibagian akhir, Abdul Latif menjelaskan tentang peran Bumdes dalam pendirian LKM yaitu sebagai pendiri/pemilik, sumber permodalan dan fasilitasi administrasi. Bumdes dapat mendirikan LKM dalam bentuk perusahaan daerah atau PT.
“Mengenai SOP dari LKM sendiri bertumpu pada kebijakan keuangan, pinjaman, akutansi, simpanan, kepegawaian dan operasional,” jelasnya diakhir paparan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)
