Sleman – Acara sambung rasa yang digelar oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Rabu (16/7/2025) memiliki tujuan utama untuk mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat secara langsung.
Melalui forum tatap muka yang dilakukan Ketua DPRD DIY, Nuryadi didampingi Anggota Komisi A-DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu dan Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda ingin memastikan bahwa suara, keluhan, serta harapan warga benar-benar tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat provinsi. Hal ini menjadi bentuk nyata dari prinsip demokrasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Lurah Banyuraden, Sudarisman menyambut baik kegiatan ini di tengah dinamika ekonomi lokal yang terus berkembang. Menurutnya, kedekatan antara anggota legislatif dengan masyarakat terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan UMKM serta industri rumah tangga. Kehadirannya tak sekadar hadir dalam forum resmi, namun juga aktif menyambangi pelaku usaha di tingkat akar rumput, sehingga membawa angin segar bagi pemberdayaan ekonomi warga.
“Pendekatan ini menjadi jembatan konkret antara aspirasi dan kebijakan,” ujarnya.
Sudarisman menambahkan, di balik pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat, ada peran penting para anggota DPRD yang menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan nyata. Salah satu bentuk konkret yang dirasakan langsung di Kalurahan Banyuraden adalah penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Lewat dana ini, anggota dewan memperkuat kedekatannya dengan masyarakat, bukan sekadar dalam kata, melainkan dalam wujud nyata pembangunan.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi selaku mengungkapkan bahwa dana BKK menjadi salah satu instrumen strategis yang memungkinkan realisasi berbagai program pembangunan kecil di tingkat kalurahan. Misalnya perbaikan jalan lingkungan, pembangunan pos ronda, pengadaan sarana olahraga, hingga pemberdayaan kelompok perempuan dan pemuda.
“Di Banyuraden, sejumlah proyek infrastruktur dan kegiatan sosial telah berhasil terlaksana berkat dorongan dan pengawalan anggota DPRD yang peka terhadap kebutuhan warga,” ungkapnya.
Kedekatan para anggota dewan dengan masyarakat tercermin dalam kehadirannya pada musyawarah kalurahan, dialog terbuka, hingga monitoring pelaksanaan program. Mereka tidak hanya hadir saat reses, tetapi juga menyambangi kelompok warga untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan yang mendesak. Dari sinilah, prioritas penggunaan dana BKK bisa lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan.
Senada hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda melalui forum sambung rasa ini pihaknya berharap mendapatkan masukan langsung dari warga mengenai berbagai kebutuhan dan permasalahan di lapangan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, peningkatan layanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Semua masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangannya dalam menyusun kebijakan dan anggaran yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil warga.
Selain itu, forum ini juga untuk mendengar masukan dari masyarakat terkait penggunaan dan optimalisasi dana keistimewaan, termasuk dalam sektor kebudayaan, pendidikan, dan penguatan kelembagaan kalurahan.
“Dengan hadir secara langsung di tengah warga, pimpinan DPRD dapat menjelaskan berbagai kebijakan, seperti pengelolaan dana keistimewaan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan inklusif,” tutupnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)
