Sleman – Pelaksanaan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa penerima manfaat di wilayah Kapanewon Gamping menjadi perhatian serius. Untuk memastikan keamanan dan mutu program tersebut, jajaran pimpinan kapanewon menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gamping.
Rapat yang dipimpin Panewu Gamping, Suyanto berlangsung di Aula Puskesmas Gamping II, Kabupaten Sleman, Jumat (29/8/2025) dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Herman Budi Pramono (Komisi C), Respati Agus Sasangka (Komisi B), Fika Chusnul Chotimah (Komisi B), Komandan Koramil 17/Gamping, Mayor Armed Istachori, Kepala Kepolisian Sektor Gamping, AKP Bowo Susilo, Kelompok Informasi Masyarakat, serta berbagai Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah se-Kapanewon Gamping.
Dalam rapat tersebut, Panewu Gamping, Suyanto menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya soal pemenuhan gizi, melainkan tanggung jawab besar dalam menjaga kesehatan anak-anak. Ia menyampaikan pentingnya mengantisipasi kemungkinan terjadinya keracunan makanan akibat kelalaian dalam penyajian maupun distribusi.
“Setiap tahapan mulai dari pengadaan bahan, proses memasak, hingga pendistribusiannya harus mengikuti standar higienitas,” tandasnya.
Kepala SPPG Gamping, Suryandari sebagai pengampu program turut memaparkan mekanisme pengadaan yang telah dijalankan selama ini. Pihaknya menyiapkan tim monitoring sebanyak 9 orang yang bertugas secara bergilir di sekolah-sekolah penerima manfaat. Tim ini akan memastikan menu sesuai standar gizi, bahan makanan segar, serta alat penyajian bersih dan aman di 6 dapur yang sudah berjalan.
Lebih lanjut, Suryandari menganjurkan siswa mengonsumsi makanan bergizi gratis ini maksimal tiga jam sejak tiba di sekolah karena faktor keamanan pangan. Menurutnya, setelah melewati waktu tersebut, makanan berpotensi mengalami penurunan kualitas, baik dari segi rasa maupun kandungan gizinya. Alasannya, makanan yang dibiarkan terlalu lama dalam suhu ruang bisa menjadi media berkembangnya bakteri penyebab keracunan.
“Dengan langkah ini, risiko keracunan makanan diharapkan dapat ditekan sedini mungkin,” ucapnya.
Pedoman ini sejalan dengan anjuran lembaga kesehatan yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan olahan segera setelah disajikan. Dengan demikian, risiko kontaminasi silang maupun pertumbuhan mikroba bisa ditekan, dan manfaat gizi makanan tetap optimal.
Kedisiplinan sekolah dan siswa dalam mengikuti aturan waktu konsumsi ini menjadi kunci keberhasilan program MBG. Dengan makan tepat waktu, siswa tidak hanya memperoleh asupan gizi yang cukup, namun juga terhindar dari risiko gangguan kesehatan. Aturan ini membuktikan bahwa program MBG tidak sekadar memberikan makanan gratis, melainkan juga mengedepankan aspek keamanan pangan demi melindungi generasi muda. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna gamping)
