Sleman – Kondisi Kabupaten Sleman yang rawan bencana membutuhkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadap bencana yang dapat terjadi kapan saja. Masyarakat yang tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak melalui proses adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka dapat membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.
“Oleh karena itu pembinaan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) terus dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman,” kata Penjabat Bupati Sleman Ir Gatot Saptadi saat membuka dialog interaktif multipihak di Badan KB Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman, Selasa (1/9).
Disampaikan Gatot bahwa Pemkab Sleman terus berupaya mendukung pembentukan Desa Tangguh Bencana. Sepanjang tahun 2015 telah dibentuk 5 desa tangguh bencana diantaranya di Desa Pakembinangun, Purwobinangun dan Hargobinangun di Kecamatan Pakem serta Desa Glagaharjo di Kecamatan Cangkringan dan Desa Donoharjo di Kecamatan Ngaglik.
Menghadapi fenomena bencana yang makin luas dan kompleks, sesuai Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat, harus tanggap terhadap ancaman bencana bukan hanya saat terjadi tanggap darurat bencana, tetapi juga pada pra bencana dan pasca bencana.
“Paradigma penanggulangan bencana, tidak lagi di titik beratkan pada penanganan kedaruratan, namun lebih pada upaya pengurangan resiko bencana, hal ini menuntut adanya kesiapsiagaan masyarakat,” kata Gatot.
Oleh karena itu lanjutnya, Pemkab Sleman menyadari pentingnya upaya mitigasi bencana sejak dini. Pembinaan dan pelatihan cara penanggulangan bencana harus dimulai sejak dini. Mitigasi bencana harus diperkenalkan dan diajarkan di bangku sekolah, bahkan sejak jenjang yang paling bawah. Siswa-siswa sangat perlu diberi pemahaman dan pembinaan bagaimana cara penanggulangan dan mitigasi bencana, karenanya Kabupaten Sleman telah menggalakkan sekolah siaga bencana yang tersebar dibeberapa wilayah yang memiliki potensi bencana.
“Selain itu untuk memudahkan melakukan upaya tanggap darurat, Pemkab Sleman juga telah menyusun Rencana Manajemen Pengelolaan Lingkungan (RMPL) serta melakukan pemetaan potensi kerawanan bencana, dengan pemasangan early warning system yang dipasang di 13 lokasi yang dianggap rawan terdampak erupsi merapi,” tutur Gatot.
Untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca rehab rekon telah dilakukan berbagai upaya oleh multi pihak, yaitu peningkatan usaha ekonomi produktif baik bagi kelompok ataupun industri rumah tangga melalui pendampingan, pembinaan, pelatihan, dan penguatan modal secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu pemulihan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk serta peningkatan promosi produk yang dihasilkan.
Sedangkan koordinator PSM (Perempuan Sahabat Merapi) Ida Kristiana melaporkan bahwa maksud dan tujuan dialog tersebut untuk mereview program para pihak yang mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat di daerah rawan bencana, menyusun rekomendasi program perbaikan keberlanjutan ekonomi masyarakat di daerah rawan bencana, mengidentifikasi program para pihak yang dapat disinergikan untuk mendukung peningkatan kesiapsiagaan dan perbaikan keberlanjutan ekonomi masyarakat, dan adanya kesepakatan kerjasama para pihak untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan kelompok perempuaan yang diorganisir oleh PSM.***
