Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data melalui pengelolaan statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam agenda Expose Data Hasil Pendampingan Statistik Sektoral yang digelar di Pendopo Kapanewon Tempel pada Senin (22/12/2025). Langkah ini diambil guna memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dirumuskan di tingkat kalurahan memiliki landasan data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini melibatkan aparatur dari tiga kalurahan di Kapanewon Tempel, yakni Margorejo, Sumberrejo, dan Pondokrejo. Dalam pelaksanaannya, acara ini menghadirkan jajaran pemangku kepentingan seperti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sleman Budi Santosa, Kepala Badan Pusat Statistik Sleman Widhi Pranowo, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman Mayawati Jati Lestari, serta Panewu Tempel Dakiri. Sinergi antarinstansi ini bertujuan untuk menyelaraskan metodologi pengumpulan data dari tingkat bawah hingga kabupaten.
Kepala Dinas Kominfo Sleman, Budi Santosa, menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Menurutnya, statistik sektoral di tingkat kalurahan adalah ujung tombak dalam memotret kondisi riil masyarakat. Tanpa data yang akurat dan mutakhir, perencanaan pembangunan berisiko salah sasaran dan tidak mampu menjawab kebutuhan mendasar warga di lapangan.
“Data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Statistik sektoral di tingkat kalurahan harus dikelola dengan profesional agar setiap program pembangunan benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara tepat,” ujar Budi Santosa di hadapan para peserta.
Kepala BPS Kabupaten Sleman, Widhi Pranowo, menambahkan bahwa pendampingan yang selama ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam mengolah dan memanfaatkan data secara mandiri. Ia menekankan bahwa data tidak boleh hanya berhenti sebagai laporan administratif di atas kertas, tetapi harus bertransformasi menjadi alat perencanaan dan evaluasi. Widhi juga menyoroti pentingnya konsistensi data lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih informasi yang dapat membingungkan pengambil kebijakan.
“Melalui pendampingan ini, kami ingin setiap kalurahan mampu menghasilkan data yang valid. Data tersebut adalah dasar untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Jika datanya akurat, maka evaluasi program akan jauh lebih mudah dilakukan karena indikator keberhasilannya sudah terbaca dengan jelas sejak awal,” kata Widhi Pranowo memperkuat penjelasan mengenai pentingnya metodologi statistik.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Sleman, Mayawati Jati Lestari, menyoroti aspek krusial mengenai sinkronisasi data kependudukan. Ia menilai ketidaksesuaian data sering kali menjadi penghambat utama dalam distribusi pelayanan publik seperti bantuan sosial dan layanan kesehatan. Mayawati menekankan bahwa kolaborasi lintas perangkat daerah adalah harga mati untuk memastikan setiap warga mendapatkan haknya sesuai dengan profil data kependudukan yang sebenarnya.
“Data kependudukan yang valid sangat menentukan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah. Kami berupaya agar tidak ada lagi kendala dalam layanan pendidikan atau kesehatan akibat data yang tidak sinkron. Kolaborasi ini adalah kunci untuk memastikan pelayanan publik berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti,” tutur Mayawati Jati Lestari.
Panewu Tempel, Dakiri, menyambut optimis hasil expose data tersebut dan mendorong agar seluruh kalurahan di wilayahnya segera mengimplementasikan data tersebut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan data hasil statistik sektoral, program-program yang dirancang diharapkan lebih inovatif dan relevan dengan potensi serta masalah di masing-masing wilayah. Langkah ini menegaskan komitmen Kabupaten Sleman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Seorang perangkat desa yang hadir, Supardi, menyatakan bahwa bimbingan teknis ini sangat membantu tugasnya di kalurahan.
“Selama ini kami sering kesulitan saat harus menyajikan data perkembangan wilayah yang mendalam. Dengan adanya pendampingan dan expose data ini, kami jadi tahu standar yang benar sehingga perencanaan pembangunan di desa kami tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan angka yang nyata di lapangan,” pungkas Supardi dengan nada puas. (SBD/KIM Senyum Tempel)
