Sleman – Pengarahan Tim Pembina Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sleman menjadi bagian penting dalam Musrenbang Kapanewon Gamping Tahun 2027, yang digelar di Ruang Rapat Wirasuta Lantai II Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Kamis (5/2/2026).
Musrenbang Kapanewon Gamping Tahun 2027 diikuti oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Gustan Ganda, Panewu Gamping, Suyanto, Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Gamping, perwakilan organisasi perangkat daerah, lurah, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif.
Kegiatan Musrenbang yang dipandu oleh Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat kalurahan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sleman, sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, Hanggya Hari Untoro selaku Tim Pembina Musrenbang Kabupaten Sleman dalam paparannya menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2027 yaitu ‘Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui Transformasi Digital yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas’. Tema tersebut mengandung makna strategis sebagai arah utama pembangunan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tata kelola modern.
Hanggya pun mengingatkan agar setiap usulan program dan kegiatan disusun berdasarkan data yang valid, analisis kebutuhan yang matang, serta memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah.
“Hal ini dinilai penting agar usulan yang diajukan memiliki peluang lebih besar untuk diakomodasi dalam perencanaan tingkat kabupaten,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hanggya menyebutkan enam indikasi prioritas pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2027 antara lain penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kinerja sektor unggulan dan potensial, serta peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Perlu sinergi antar perangkat daerah, kapanewon, dan kalurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan. Koordinasi yang baik mampu mencegah tumpang tindih program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Gustan.
Menurutnya, tata kelola yang berintegritas juga diwujudkan melalui perencanaan yang berbasis data, penganggaran yang tepat sasaran, serta sistem pengawasan yang efektif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat kontrol dan evaluasi.
Dengan integrasi antara transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan masyarakat secara adil. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)
