Sleman – Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan pentingnya penguatan pilar ekonomi Muhammadiyah sebagai strategi utama menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian global.
Menurutnya, perubahan zaman yang kian cepat menuntut sensitivitas kolektif dan kemampuan adaptasi agar persyarikatan tetap bertahan dan berkelanjutan.
“Jangan dikira sederhana membawa Muhammadiyah ke depan. Ketidakpastian harus menjadi atensi bersama dan ukuran kemampuan kita beradaptasi agar tetap survive (bertahan dari kondisi sulit),” tegas Muhadjir dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah serta Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2026 di Hyatt Regency Yogyakarta, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Kamis (5/2/2026).
Muhadjir menjelaskan, dunia saat ini berada dalam lanskap VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang menuntut respons strategis dan terukur.
Untuk itu, ia mendorong Muhammadiyah menyongsong era tersebut dengan memperkokoh pilar ketiga persyarikatan, yakni ekonomi.
“Kalau pilar ketiga itu kokoh, Muhammadiyah akan memiliki daya tahan dan daya dorong yang kuat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan gerak bersama dalam membangun pilar ekonomi.
“Jangan menunggu orang lain. Jika kita tidak bergerak, kita tidak bisa berbuat banyak. Pilar ekonomi ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi berkelanjutan dan berdampak ke depan,” tambahnya.
Dalam perspektif historis, Muhadjir mengingatkan bahwa ekonomi telah menjadi denyut awal dakwah Muhammadiyah.
“Sejak awal, Muhammadiyah dipelopori para ekonom, pelaku usaha, dan pedagang. Bahkan, putra Kiai Ahmad Dahlan, Raden Haji Dhurie, didorong belajar bisnis ke Eropa. Ini menunjukkan perhatian serius Persyarikatan pada pilar ekonomi,” ungkapnya.
Muhadjir juga menegaskan karakter khas bisnis Muhammadiyah yang berwatak korporasi sosial (social corporation).
“Keuntungan bisnis Muhammadiyah bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk organisasi dan dikembalikan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Muhammadiyah itu inklusif, untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya warga Muhammadiyah atau umat Islam,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pilar ekonomi telah ditetapkan sebagai pilar ketiga persyarikatan selama satu dekade terakhir, berdampingan dengan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran MEBP memperkuat komitmen dan implementasi konkret.
“Marilah kita berjuang habis-habisan memperkokoh pilar ekonomi Muhammadiyah agar benar-benar memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan menjamin keberlanjutan Persyarikatan di masa depan,” tandasnya. (Athiful/KIM Depok)
