Sleman – Kegiatan public hearing atau dengar pendapat publik digelar Mbah Wanto Center (MWC) bersama warga Kapanewon Berbah, pada Minggu (15/2/2026) di Omah Dhahar Mbah Wanto, Jalan Berbah–Sampaan Kuton, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.
Kegiatan ini dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sleman, Mbah Wanto, Ketua MWC, Heriyanto, penasihat hukum MWC, Fedryansah Gea Arrysal, anggota MWC, serta tamu undangan.
Dalam sambutannya, Ketua MWC, Heriyanto menjelaskan bahwa public hearing merupakan rapat atau diskusi terbuka yang diselenggarakan legislatif untuk menyerap aspirasi, masukan, dan pendapat masyarakat terkait kebijakan, peraturan, maupun isu tertentu.
“Secara umum public hearing adalah jembatan yang menghubungkan dua arah antara masyarakat dengan pemerintah,” jelas Heriyanto.
Ia menambahkan, salah satu manfaat utama kegiatan ini adalah memastikan kebijakan yang diambil pemerintah tidak salah sasaran. Selain sebagai forum menyampaikan aspirasi, pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi serta persiapan menyongsong bulan Ramadan.
Menurutnya, MWC tengah menyiapkan sejumlah program untuk mendorong kesejahteraan bersama, sekaligus menjaga kesucian bulan Ramadan dengan meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Program yang belum terselesaikan pun akan dicarikan solusi terbaik.
“Kita kawal program MWC yang sudah berjalan, pererat tali silaturahmi, dan rapatkan barisan untuk kebersamaan,” tegasnya.
Sementara itu, Pembina MWC yang juga anggota DPRD Kabupaten Sleman Komisi D, Mbah Wanto, menyampaikan bahwa Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, transmigrasi, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana.
“Boleh dibilang Komisi D itu mengurusi ibu hamil, bayi lahir, sampai meninggal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat dapat menghubungi timnya apabila menghadapi kendala dalam lingkup tugas Komisi D, seperti persoalan pendidikan maupun layanan kesehatan.
“Misalnya tidak bisa mengambil ijazah karena kendala biaya, kami akan mencarikan solusi terbaik. Jika ada masalah dengan jaminan BPJS, tim akan bantu secara maksimal,” katanya.
Mbah Wanto juga menegaskan bahwa bantuan diberikan tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
“Dari tim tidak akan membedakan dari golongan mana mereka berasal, yang perlu dibantu akan kita bantu,” tandasnya.
Melalui forum public hearing ini, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka. Sehingga berbagai persoalan sosial dapat ditangani secara tepat, cepat, dan berpihak pada kepentingan warga. (Kusnadi KIM Berbah)
