Sleman — Strategi pembangunan nasional kini semakin difokuskan pada penguatan data dari level terkecil melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026. Langkah ini diambil oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak lagi menempatkan desa sebagai objek, melainkan sebagai subjek mandiri yang mampu mengelola dan menghasilkan data akurat.
Dalam sosialisasi program yang digelar di Margorejo, Tempel, Sleman pada Selasa (14/4/2026), ditekankan bahwa kualitas perencanaan sangat bergantung pada kualitas data yang dihasilkan dari akar rumput. Pengelolaan data yang mandiri di tingkat desa dinilai menjadi kunci agar program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat benar-benar tepat sasaran.
Tim Statistik BPS Provinsi DIY, Yanis Habibi, menjelaskan bahwa tantangan utama di lapangan saat ini adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta tingginya beban administratif di tingkat desa. Hal ini sering kali membuat pemanfaatan data untuk kebijakan lokal belum berjalan optimal. Padahal, akurasi data sangat dibutuhkan dalam integrasi kerangka Satu Data Indonesia.
“Data yang berkualitas akan melahirkan perencanaan yang berkualitas, dan pada akhirnya menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Pembangunan tanpa data yang kuat hanya akan menyulitkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program di masa depan,” ujar Yanis Habibi saat memaparkan materi kepada perangkat desa dan komunitas statistik lokal.
Melalui Desa Cantik 2026, BPS menargetkan peningkatan literasi statistik secara masif dengan mencetak agen-agen statistik di tingkat desa. Para agen ini akan menjadi motor penggerak dalam standarisasi pengelolaan data agar lebih berkualitas dan memiliki keterbandingan yang baik. Selain itu, program ini juga akan diintegrasikan dengan persiapan Sensus Ekonomi 2026, sehingga desa lebih siap memahami variabel sosial ekonomi wilayahnya masing-masing.
Pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi mencakup aspek teknis mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data untuk kebijakan desa. Hasil konkret yang dibidik adalah terciptanya profil statistik desa dan publikasi data berbasis website yang transparan. Desa-desa yang menunjukkan kinerja terbaik bahkan berkesempatan meraih penghargaan di tingkat nasional.
Yanis menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara BPS sebagai pembina dengan komitmen pemerintah desa. Kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan agen statistik menjadi faktor penentu apakah data tersebut nantinya benar-benar digunakan untuk menyejahterakan masyarakat atau hanya sekadar tumpukan angka administratif.
“Ketika desa mampu mengelola data sendiri, maka keputusan pembangunan akan lebih presisi, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah langkah bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari data yang akurat demi Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkasnya. (SBD/KIM Senyum Tempel)
