Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman mulai memperkuat peran desa sebagai pilar utama pembangunan nasional berbasis data melalui integrasi program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi yang kian kompleks.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa kualitas data di tingkat desa kini menjadi kunci utama dalam memetakan arah pembangunan ekonomi Indonesia, mulai dari skala lokal hingga nasional. Melalui program ini, desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek pendataan, melainkan aktor penting yang menyediakan informasi akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan.
Perwakilan BPS Kabupaten Sleman, Istiqomah Titien Rahmawati, menjelaskan bahwa posisi strategis desa sebagai sumber data paling dasar harus dioptimalkan. Menurutnya, ketika data di level desa sudah kuat, maka potret ekonomi nasional secara otomatis akan tergambar dengan lebih utuh dan akurat bagi para pemangku kebijakan.
“Desa memiliki posisi strategis sebagai sumber data paling dasar. Ketika data di desa kuat, maka potret ekonomi nasional juga akan semakin utuh dan akurat. Sensus Ekonomi 2026 ini bukan sekadar kegiatan statistik rutin, tetapi merupakan upaya bersama untuk memotret kondisi riil dunia usaha Indonesia di tengah tantangan ekonomi digital dan daya saing UMKM,” ujar Istiqomah Titien Rahmawati dalam sosialisasi di Gedung Serbaguna Kalurahan Margorejo, Tempel, Selasa (14/4/2026).
Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 mendatang akan menyasar pelaku usaha di seluruh Indonesia melalui metode pengisian kuesioner daring maupun pendataan lapangan. Data komprehensif ini sangat mendesak dibutuhkan untuk memahami kontribusi sektor UMKM serta isu ekonomi lingkungan yang tengah berkembang.
Sejalan dengan sensus tersebut, Program Desa Cantik 2026 dirancang untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola statistik secara mandiri. Program ini mendorong pembentukan agen statistik di tiap kalurahan yang bertugas menjadi penggerak literasi data sekaligus penghubung antara realitas lapangan dengan kebutuhan data nasional.
“Program ini menjadi jembatan antara kebutuhan data nasional dan realitas di lapangan. Desa tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga diarahkan untuk mampu memahami dan menggunakannya secara langsung dalam perencanaan pembangunan wilayahnya masing-masing. Ini adalah bagian dari visi besar menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tambah Istiqomah.
Keberhasilan program integrasi ini sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat, khususnya pelaku usaha, dalam memberikan informasi yang jujur dan transparan. Dukungan dari pemerintah desa sebagai pusat sosialisasi diharapkan dapat memperlancar proses pendataan sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.
Melalui pendekatan yang berpijak pada kekuatan lokal ini, kebijakan pembangunan di Kabupaten Sleman diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara lebih efektif. Istiqomah menegaskan bahwa fondasi Indonesia yang maju dan sejahtera dimulai dari akurasi perencanaan yang lahir dari desa yang kuat secara data. (SBD/KIM Senyum Tempel)
