Sleman — Makna kebangkitan nasional pada era modern tidak lagi diukur dari perjuangan fisik melawan kolonialisme, melainkan sejauh mana bangsa Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan berpikir di tengah kepungan ruang siber. Peringatan momentum historis ini menjadi refleksi kritis bagi kalangan akademisi untuk mengingatkan publik mengenai ancaman polarisasi tajam yang dipicu oleh jebakan algoritma media sosial. Pandangan sosiologis tersebut mengemuka dalam Sarasehan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) bertema “Berdaya, Inklusif, dan Adaptif di Era Digital” yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Senin (18/5/2026).
Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Hendro Muhaimin, yang menjadi pembicara utama memaparkan bahwa transformasi teknologi di tanah air saat ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, digitalisasi mempercepat akses informasi dan memicu pertumbuhan ekonomi kreatif. Namun di sisi lain, lanskap digital nusantara sedang menghadapi ancaman serius berupa penguatan polarisasi berbasis politik, identitas agama, dan sekat kelompok sosial yang kian meruncing akibat minimnya kecakapan literasi digital kebangsaan.
Hendro menyoroti fenomena ruang gema (echo chamber) dan gelembung filter (filter bubble) yang diciptakan oleh algoritma platform digital. Sistem ini secara otomatis terus menyuapi pengguna internet dengan konten-konten yang seragam dan sesuai dengan preferensi pribadi mereka saja. Akibatnya, masyarakat perlahan kehilangan daya kritis, menjadi tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, serta mudah tersulut oleh narasi provokatif karena merasa kelompoknya paling benar.
“Ruang digital telah menjadi arena baru kehidupan kebangsaan. Di dalamnya, masyarakat tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga membentuk opini, sikap sosial, bahkan cara memandang perbedaan. Karena itu, literasi digital perlu diletakkan sebagai bagian penting dari ketahanan bangsa. Ruang digital harus menjadi tempat memperluas wawasan, bukan justru mempersempit cara pandang kita sebagai bangsa yang majemuk. Masyarakat perlu memiliki kemampuan memilah informasi, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terseret provokasi di dunia maya,” ujar Hendro Muhaimin saat menyampaikan materi sarasehan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tanpa adanya kecakapan literasi yang substansial, publik akan sangat rentan terjebak pada konten-konten manipulatif, berita bohong (hoaks), serta ujaran kebencian yang diproduksi demi kepentingan jangka pendek. Guna menangkal degradasi moral digital tersebut, pembumian nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong dinilai mutlak diintegrasikan ke dalam etika bermedia sosial agar proses transformasi teknologi berjalan inklusif serta berkeadilan.
Sebagai solusi konkret berbasis kearifan lokal, akademisi UGM ini menawarkan konsep filosofi Jawa, yakni Nandur Srawung, untuk direplementasikan ke dalam ekosistem digital. Melalui draf pemikiran tersebut, warganet diajak untuk kembali menanam budaya dialog yang sehat, mengedepankan empati, membangun rasa saling percaya, serta mengedepankan kesantunan berbahasa saat berinteraksi di ruang publik virtual.
Tantangan terbesar kebangkitan nasional hari ini pada akhirnya bertumpu pada kedewasaan kolektif dalam merespons perbedaan pandangan politik maupun sosial. Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM tersebut menegaskan bahwa kecakapan mengoperasikan gawai harus diimbangi dengan kewarasan publik demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kegiatan sarasehan ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa era digital membutuhkan masyarakat yang tidak hanya cakap dan pintar menggunakan teknologi secara teknis. Jauh lebih penting dari itu, kita membutuhkan masyarakat yang bijak, inklusif, adaptif, serta memiliki rasa tanggung jawab kebangsaan yang tinggi dalam menjaga ruang publik agar tetap sehat, bersih, dan mempersatukan,” kata Hendro Muhaimin memungkasi paparannya. (Athiful/KIM Depok)
