Sleman — Ketahanan kesehatan nasional sejatinya dibangun dari pondasi kesadaran masyarakat di tingkat paling dasar, yakni lingkungan desa atau kalurahan. Di tengah lonjakan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) serta kompleksitas pemenuhan gizi anak, pendekatan preventif berbasis komunitas dinilai menjadi instrumen paling krusial untuk memutus mata rantai persoalan kesehatan langsung dari hulunya.
Komitmen tersebut melandasi digelarnya Pertemuan Pra-Survei Mawas Diri (SMD) yang dipusatkan di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Senin (25/5/2026). Forum lintas sektor yang diprakarsai oleh UPT Puskesmas Tempel 1 ini mempertemukan para tenaga kesehatan, jajaran pemerintah kalurahan, hingga ratusan kader penggerak dari empat wilayah sekaligus, yaitu Margorejo, Mororejo, Merdikorejo, dan Lumbungrejo.
Agenda strategis ini difokuskan untuk membedah hasil evaluasi berbasis komunitas SMD-Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) periode 2025. Evaluasi komprehensif tersebut berhasil memotret peta persoalan kesehatan warga secara riil, mulai dari indikator Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), status gizi keluarga, hingga manajemen kesehatan lingkungan rumah tangga.
Perwakilan Puskesmas Tempel 1, Yulin Wulandari, menegaskan bahwa penanganan isu kesehatan di tingkat akar rumput tidak bisa lagi menggunakan metode yang digeneralisasi. Karakteristik sosial dan kendala harian yang dihadapi oleh kader di setiap padukuhan menuntut adanya formula penanganan yang spesifik dan adaptif.
“Menyelesaikan masalah kesehatan dasar di tingkat akar rumput tidak bisa lagi menggunakan pendekatan seragam. Setiap wilayah memiliki dinamika dan hambatan yang berbeda. Karena itu, intervensi kebijakan maupun tindakan medis di lapangan harus berbasis pada data rujukan riil hasil survei lapangan, bukan sekadar berdasarkan asumsi administratif di atas kertas,” ujar Yulin Wulandari di hadapan para kader kesehatan.
Berdasarkan paparan data sekunder dalam forum tersebut, disparitas tantangan antarwilayah terlihat cukup kontras. Di Kalurahan Mororejo, rapor merah masih membayangi sektor penguatan hulu bayi, khususnya terkait cakupan pemberian ASI eksklusif dan kualitas Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang berdampak linear terhadap program nasional percepatan penurunan angka stunting.
Sebaliknya, Kalurahan Merdikorejo dan Lumbungrejo justru mencatatkan tren kenaikan yang signifikan pada kasus PTM, seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Tingginya angka kasus ini dipicu oleh rendahnya kesadaran warga dalam melakukan aktivitas fisik serta minimnya kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat secara rutin. Selain itu, budaya buruk membakar sampah domestik secara terbuka serta paparan asap rokok di dalam ruangan masih menjadi rapor buruk yang merata di keempat kalurahan tersebut.
Menyikapi kondisi itu, praktisi kesehatan komunitas, Safira Fida Anisa, menekankan urgensi pergeseran paradigma pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas kini harus menempatkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit sebagai panglima tertinggi, bukan lagi sekadar mengandalkan tindakan kuratif atau pengobatan pascasakit.
“Kita saat ini sedang menghadapi beban ganda kesehatan yang cukup berat. Target stunting harus ditekan hingga batas minimal, sementara di sisi lain kasus PTM terus merangkak naik akibat gaya hidup masyarakat yang cenderung sedentari atau kurang bergerak. Karena itu, intervensi gizi dan pendampingan ketat pada kelompok remaja putri serta ibu hamil menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar lagi,” kata Safira Fida Anisa memaparkan analisisnya.
Sebagai langkah konkret, Puskesmas Tempel 1 bersama pemerintah kalurahan tengah menyiapkan strategi integratif berupa pengaktifan posyandu remaja, edukasi gizi pranikah, hingga pendistribusian Tablet Tambah Darah (TTD) secara masif untuk memitigasi anemia pada remaja putri demi memutus rantai stunting sejak dini.
Di sektor hulu lingkungan, aspek sanitasi juga mendapatkan porsi perhatian yang serius. Sanitarian Puskesmas, Fuad Maskuri, memperingatkan bahwa kebiasaan warga yang kerap membakar sampah plastik di sekitar pemukiman menyimpan bom waktu bagi kesehatan publik berupa gangguan pernapasan akut hingga ancaman efek karsinogenik pemicu kanker dalam jangka panjang.
“Kesehatan lingkungan dan kesehatan fisik manusia itu merupakan dua hal yang saling mengikat dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, edukasi mengenai PHBS di dalam keluarga harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat,” ujar Fuad Maskuri menambahkan.
Melalui momentum koordinasi Pra-SMD ini, jajaran pimpinan dan kader dari empat kalurahan tersebut menyepakati nota kesepahaman tidak tertulis untuk melebur ego sektoral antarwilayah. Sinergi yang kokoh antara otoritas medis Puskesmas, birokrasi pemerintah desa, dan militansi kader kesehatan di lapangan diharapkan dapat menjadi role model pembangunan ketahanan kesehatan nasional yang diinisiasi dari unit terkecil di desa. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)
