Sleman – Ketua Seknas Jokowi, Muhammad Yamin mengatakan bangsa Indonesia dewasa ini semakin terjebak pada sikap pragmatisme, salah satunya dalam bidang ekonomi semenjak terjadi perubahan alam politik dari orde lama ke orde baru.
Situasi itu, menurut Yamin, cenderung mengabaikan revolusi mental di bawah panji-panji Trisaksi sesuai ajaran Bung Karno yang justru lebih membangun karakter bangsa, karena mencakup konsep berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, serta berkepribadian secara budaya.
”Nah, itu yang kemudian kita tuai pada hari ini, misalkan kohesifitas atau rasa persatuan kita sebagai bangsa mudah sekali dicabik-cabik, misalkan oleh isu SARA,” ungkapnya dalam agenda Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Sleman, Sabtu (19/12).
Yamin, yang juga anggota Tim Pokja Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu melanjutkan, bentuk pragmatisme lain berupa kecenderungan individu yang mudah tersulut emosi, seperti terjadinya tawuran antar pelajar. Hal itu disebabkan, tidak ada keteladanan dari para pemimpin.
Di samping itu, praktek korupsi yang melanda bangsa ini juga termasuk bentuk pragmatisme, karena ingin memiliki kekayaaan materi secara instan. Hal itu makin diperparah adanya dukungan dari lingkungan sekitar yang melakukan pembiaran.
Pembicara lainnya, Sosiolog UGM Ari Sujito mengatakan, hingga kini reformasi 1998 belum membawa hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, meski pada waktu itu ada upaya dari bangsa ini yang ingin bangkit keluar dari kungkungan rezim otoriter waktu itu.
”Karena yang kita ubah baru instrumennya yaitu secara kelembagaan, sehingga terjadi liberalisasi politik dan kebebasan media, tetapi pada akhirnya hanya terjadi pembajakan disana-sini,” terangnya.
Sehingga menurutnya, yang dahulu bersikap anti demokrasi tiba-tiba sekarang mengibarkan bendera pro demokrasi, dan yang dahulu berperilaku sangat korup di era orde baru, tiba-tiba sekarang merasa sebagai penegak demokrasi. Situasi itu pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.
”Ini sesungguhnya bagian dari praktek sinetron politik, yang nampak itu sesuatu yang sesungguhnya tidak memberi pembelajaran bagi masyarakat,” ujarnya.
