Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi salah satu lokasi percontohan pendaftaran Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital dari Kementerian Sosial. Pemerintah Kapanewon Depok membuka layanan pendaftaran bagi masyarakat di Padukuhan Tajem, Kalurahan Maguwoharjo, Selasa (11/8/2026).
Perlinsos merupakan rangkaian program perlindungan bagi masyarakat rentan, miskin, dan kelompok berisiko sosial agar memperoleh akses bantuan secara lebih adil dan tepat sasaran. Pendaftaran kini dilakukan secara daring melalui Portal Perlinsos dengan mekanisme yang lebih terbuka dan transparan.
Kepala Bagian Umum Kapanewon Depok, Benyamin Dalung mengatakan pelayanan di tingkat padukuhan dilakukan untuk mendekatkan akses pendaftaran kepada masyarakat sekaligus membantu warga menyesuaikan diri dengan sistem layanan berbasis digital.
Menurutnya, masyarakat perlu memastikan data kependudukannya telah sesuai sebelum melakukan pendaftaran. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi bagian penting dalam mendukung proses verifikasi data.
“Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses pendaftaran Perlinsos. Data kependudukan yang tertib dan aktivasi IKD juga penting agar proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat dan praktis,” katanya.
Penerapan sistem digital tersebut memungkinkan proses pendaftaran dilakukan dengan memanfaatkan data kependudukan yang telah terintegrasi. Langkah itu diharapkan membantu meningkatkan ketepatan data calon penerima program perlindungan sosial.
Benyamin menambahkan, pendampingan kepada masyarakat tetap diperlukan agar transformasi layanan digital dapat diakses berbagai kelompok warga, termasuk mereka yang belum terbiasa menggunakan layanan secara daring.
Pemerintah Kapanewon Depok juga mendorong warga memastikan informasi kependudukannya selalu diperbarui sehingga tidak mengalami kendala ketika mengakses pelayanan publik maupun program sosial.
Melalui pelaksanaan percontohan di Kabupaten Sleman, pendaftaran Perlinsos berbasis digital diharapkan dapat memperluas akses masyarakat sekaligus mendukung penyaluran program perlindungan sosial yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran. (Athiful/KIM Depok)
