Sleman – Terkait adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sedang di lakukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman diperkirakan bakal kehilangan sekitar 1.500 pegawainya karena diambil pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DIY.
“Pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sleman ini juga sebagai dampak penataan OPD yang tengah dilakukan,” kata Plt Sekda Sleman Drs H Iswoyo Hadiwarno, Minggu (28/8).
Menurut Iswoyo, PNS Pemkab Sleman sebagian diambil pemerintah pusat seperti penyuluh keluarga berencana. Sebagian lainnya ditarik ke Pemda DIY semisal guru SMA/SMK, pegawai bidang pertambangan dan kehutanan.
Lebih jauh dijelaskan, meski nantinya tidak lagi berstatus pegawai Pemkab Sleman, namun ketugasan mereka dimungkinkan masih tetap di Sleman. Seperti halnya untuk guru dan penyuluh keluarga berencana.
Hanya saja untuk pegawai pertambangan dan kehutanan, belum tentu mereka ditempatkan di wilayah Sleman lagi. Semua itu tergantung kebutuhan personel di Pemda DIY.
Terkait penataan OPD di Sleman, Iswoyo minta seluruh PNS Pemkab Sleman untuk tidak resah. Meski ada sejumlah SKPD yang dihilangkan, namun dipastikan tidak ada personel yang terdegradasi.
“Untuk pegawai yang instasinya digabung atau bahkan dihapus, tetap akan ada tempat di SKPD yang baru. Mengingat penataan OPD di Sleman ini bukan perampingan, tetapi justru pemekaran,” tegasnya.
Dikatakan pula, meski untuk penataan OPD ini dilakukan secara nasional dan ada aturannya baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah, namun untuk Sleman tidak akan dilakukan secara kaku. Penataan dilakukan tetap sesuai aturan dan tepat sasaran sehingga masyarakat tetap akan terlayani.
“Pada prinsipnya, dalam penataan OPD ini ada yang digabung, ada pula yang dihilangkan sesuai dengan urusan masing-masing instansi,” jelas Iswoyo.
Ditambahkan, penataan OPD Pemkab Sleman ditarget selesai 31 Agustus 2016. Kemudian disusul dengan penetapan APBD yang harus selesai pada Desember 2016. Dengan demikian, mulai Januari 2017 nanti Pemkab Sleman sudah menggunakan APBD sesuai dengan OPD yang baru.
“Kami tergetkan 2 Januari 2017 bakal ada pelantikan pejabat besar-besaran menyesuaikan OPD yang baru,” kata Iswoyo.
