Sleman – Kasus kekerasan masih menjadi momok bagi kalangan perempuan dan anak di Sleman bahkan kasus kekerasan ini masih sulit didata. Meski demikian sepanjang tahun 2015, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (KBPMPP) Sleman sedikitnya telah menerima 539 laporan tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak-anak.
Tingginya angka pengaduan itu menjadi keprihatinan tersendiri bagi Kepala Badan KBPMPP Sleman, dr Nurul Hayah MKes. Dia bersama anggotanya terus intens melakukan sosialisasi untuk mendorong kaum perempuan dan anak-anak agar tidak takut melapor.
“Kami sudah membuat forum penanganan kekerasan di tingkat kecamatan. Disana masyarakat bisa mengadu yang selanjutnya akan diteruskan ke UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak),” kata Nurul Hayah, Kamis (13/10).
Nurul Hayah memperkirakan, fakta di lapangan, kasus kekerasan anak dan perempuan jumlahnya lebih banyak dari laporan yang masuk. Fenomena ini dikarenakan banyak korban yang enggan atau takut melapor.
Alasannya kebanyakan khawatir persoalan rumah tangga yang dihadapi justru akan bertambah pelik. Padahal, kata Nurul Hayah, dalam menangani aduan pihaknya mengedepankan langkah penyelesaian secara sosial.
Korban akan dipertemukan dengan pihak terlapor untuk bersama-sama mencari solusi. Selama proses mediasi di P2TP2A, korban juga didampingi oleh konselor.
”Jadi penanganan atau penyelesaiannya tidak selalu berakhir pada upaya hukum. Kami prioritaskan rumah tangga korban bisa tetap utuh jika pelaku kekerasan adalah pasangannya,” kata Nurul Hayah.
Dalam mewujudkan pengarusutamaan gender ini, pihaknya tidak berjalan sendiri. Masing-masing SKPD juga memiliki anggaran khusus yang mendukung kebijakan responsif gender.
Contohnya Dinas Sosial dengan kegiatan yang berkaitan difabel, dan pengentasan kemiskinan, serta Bappeda yang menyusun rencana aksi daerah terhadap gender.
Mulai tahun ini pihaknya berkomitmen menyukseskan program three ends yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan ekonomi pada kaum perempuan. Kinerja P2TP2A juga semakin ditingkatkan dengan sertifikasi agar layanannya sesuai standar.
