Sleman – Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Kabupaten Sleman menggandeng institusi TNI dan Polri dalam mengawasi proses distribusi pupuk di wilayah setempat. Hal ini dilakukan sebagai jaminan kepada petani terkait ketersediaan pupuk. Kepala DP2K Sleman, Ir Widi Sutikno MSi mengatakan keberadaan pupuk di Sleman bagi sektor pertanian masih dirasa aman. Pasalnya, distribusinya dianggap merata di seluruh wilayah pertanian.
Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam hal ini Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) menyediakan ribuan alat kontrasepsi untuk mendukung program Keluarga Berencana (KB). Sekarang ini peserta KB di Sleman sudah mencapai 80 persen. Kepala BKBPMPP Kabupaten Sleman, dr Nurul Hayah MKes mengatakan, pasangan subur di Kabupaten Sleman mencapai 150 ribu.
Sleman – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sleman menolak membayar rekana sisa nilai proyek fisik yang terbengkalai. Pasalnya mangkraknya proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman itu merupakan kesalahan rekanan yang memenangkan tender. Kepala DPKAD Sleman, Rini Murti Lestari mengatakan mangkraknya suatu proyek fisik bukan disebabkan oleh pemerintah. Hal ini lantaran proyek yang diselenggarakan telah dilimpahkan kepada rekanan.
Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan bahwa peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Sleman adalah satu kesempatan untuk mengingatkan semua warga mengenai peran PKK, khususnya peran ibu-ibu, peran perempuan, dalam membangun sebuah keluarga yang sehat dan sejahtera. Hal ini dikarenakan di Sleman masih diperlukan berbagai upaya yang lebih keras lagi untuk mewujudkan keluarga yang…
Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menganggarkan Rp 6,089 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Rencananya pilkades akan digelar secara serentak pada Mei 2015 mendatang. Kepala Pemerintahan Desa (Pemdes) Sleman, Drs Mardiyana mengatakan teknis pelaksanaan Pilkades di periode ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Hanya saja penyelengaranya dipusatkan di Pemkab, bukan lagi masing-masing desa.
