Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berencana memperluasan lahan bambu. Kawasan yang jadi prioritas adalah bantaran sungai. Saat ini Sleman sudah memiliki 30 hektar lahan bambu di sekitar wilayah lereng Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan.
“Lahan tersebut rencananya akan diperluas hingga mencapai 35 hektare. Namun, perluasan tidak lagi terpusat di Cangkringan, melainkan tersebar di seluruh kecamatan lain,” kata Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI di Sleman, Selasa (2/9).
Dikatakan Sri Purnomo, pada awal musim hujan beberapa waktu lalu sudah dilakukan penanaman bibit bambu di Cangkringan. Ada juga di wilayah Kecamatan Tempel, Seyegan, Moyudan. “Tetapi semua lokasi penanaman bambu ini tetap di sekitar bantaran sungai,” kata Sri Purnomo.
Sri Purnomo mengungkapkan sudah ada pihak yang menawarkan kerja sama untuk pengembangan budidaya berbagai jenis bambu. Perluasan ini sudah mulai jalan tapi tidak bisa instan. Tahun ini jika sudah menjelang musim hujan akan ditanam kembali.
Perluasan lahan tanaman bambu ini bertujuan untuk konservasi lahan, sekaligus lokasi riset ilmu pengetahuan. Selain itu, bambu yang dihasilkan diharapkan mampu mencukupi kebutuhan lokal Sleman dan pasar luar daerah pun tetap akan dibidik.
“Kami juga sudah membentuk komunitas asosiasi pelaku usaha bambu,” tambah Sri Purnomo.
Asosiasi akan mewadahi setiap pelaku usaha yang memanfaatkan bambu sebagai bahan baku. Asosiasi pun rencananya akan dibuat secara sistematis dari hulu ke hilir, mulai dari petani, pengrajin, distributor, bahkan hingga eksportir produk.
Sementara Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, Ir Widi Sutikno MSi menambahkan dari lokasi penanaman bambu ini diharapkan muncul informasi tentang bambu jenis apa yang paling dibutuhkan atau bisa tumbuh baik di Sleman.
Ditambahkan Widi, sinergitas antar pelaku usaha bambu akan menjadi kunci penting. Ditanya soal target terkait pengembangan asosiasi, pihaknya mengaku ingin menjadikannya lembaga berbadan hukum. Komunitas akan diupayakan menjadi lembaga berbadan hukum guna mendukung berbagai programnya dan mencegah adanya monopoli serta permainan pasar oleh pihak tertentu.
