Sleman Jadi Pilot Project Desa Inklusi

DSC_1133bernasSleman – Keberadaan difabel hingga sekarang masih dipandang sebelah mata. Terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja. Terbukti belum semua hak-hak mereka diakomodir. Baik yang menyangkut fasilitas maupun hal-hal tenis lainnya, termasuk belum dilibatkan dalam membahas kebijakan.

“Karena itu perlu dorongan kepada pemerintah setempat untuk masalah ini,” kata Asisten Program desa inklusi sasana integrasi dan advokasi difabel (Sigab), Kuni Fatonah ketika melakukan audinesi dengan Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI soal rencana penyelanggaraan workshop desa inklusi di Bagian Humas Pemkab Sleman, Selasa (23/6).

Kuni menjelaskan untuk layanan difabel, selama ini masih sebatas pada fasilitas, khususnya fisik. Sementara untuk layanan umum, seperti pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja belum semuanya terlayani. Karena itu, harus ada kebijakan untuk mengakomodir, khususnya dalam pemberdayaan difabel.

Menurut Kuni untuk Sleman dalam layanan difabel dinilai sudah cukup baik, terutama penyediaan fasilitas untuk mereka, seperti sudah ada jalan khusus difabel di perkantoran dan guiding block di jalan umum. Namun begitu tetap harus terus didorong untuk hasil yang lebih baik, terutama pelayanan di desa-desa. Sehingga hak-hak difabel dapat terpenuhi semua.

“Karena itu melalui workshop desa inklusi nanti diharapkan stigma negatif kepada difabel dapat dihilangkan,” paparnya.

Kuni menambahkan dari  workshop desa inklusi tersebut, diharapkan nantinya menjadi inspirasi bagi desa-desa lain. Untuk workshop sendiri selain Sleman juga Kulonprogro. Untuk Sleman akan diselenggarakan di dua tempat, yaitu desa Sendangadi Kecamatan Mlati dan Sedangtirto Kecamatan Berbah.

“Workshop ini diselenggarakan kementerian koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Sigab menjadi salah satu yang ditunjuk untuk meneyelanggarakan kegiatan tersebut,” katanya.

Sementarta  Sri Purnomo mengatakan sangat mendukung kegiatan tersebut. Sebagai bentuk dukungan selain akan meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terlibat langsung dalam kegiatan itu, juga siap mendampingi Sigab dalam pemberdayaan difabel, terutama di desa-desa. Untuk kepentingan tersebut, nantinya akan ada kesepakatan bersama.

“Dari hasil pendampingan kepada dua desa itu, diharapkan dapat dikloning desa-desa lainnya,” harapnya.

image_pdfimage_print
Bagikan: